FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) menyiapkan proyek percontohan (pilot project) penataan perumahan dan kawasan permukiman terpadu di lima kota di Indonesia.
Program ini mencakup peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, perbaikan sanitasi, pembangunan infrastruktur dasar, hingga pengelolaan sampah secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penataan kawasan permukiman tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan rumah layak huni. Pengelolaan sampah juga menjadi persoalan penting yang harus ditangani secara menyeluruh.
“Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat perkotaan menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, mulai dari pengurangan timbulan sampah, pemilahan dari sumbernya hingga pengolahan dan pemanfaatan kembali,” ujar Maruarar saat bertemu jajaran ADEKSI di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri yang akrab disapa Ara tersebut menegaskan, keberhasilan program perumahan membutuhkan perencanaan matang, regulasi yang jelas, serta pelaksanaan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, aspek yang harus diperhatikan meliputi konsep program, regulasi, penerima manfaat, hingga aspek teknis dan keuangan.
“Aspek penting dari program ini di antaranya konsep, regulasi, penerima manfaat, serta seluruh aspek teknis, termasuk keuangan. Kami siap bekerja sama selama tujuannya baik dan tidak melanggar aturan,” tegasnya.
Ara juga meminta pemerintah daerah dan DPRD berperan aktif mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan, penguatan regulasi daerah, dukungan anggaran, penyediaan infrastruktur dasar, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum ADEKSI Dance Ishak Palit menilai persoalan sampah di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan tingginya volume sampah, tetapi juga keterbatasan fasilitas penampungan dan pengolahan.
“Jumlah sampah di perkotaan pasti banyak, tetapi wadah pembuangannya terbatas. Karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mengurangi jumlah sampah,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, PKP dan ADEKSI turut membahas harmonisasi regulasi pusat dan daerah, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, serta dukungan terhadap investasi teknologi pengolahan sampah modern, termasuk pemanfaatan sampah menjadi energi.
Kementerian PKP juga mendorong agar pengelolaan sampah dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sekaligus mendukung penanganan kawasan kumuh.
Belajar dari Depok dan Magelang
Dalam kesempatan itu, ADEKSI memaparkan sejumlah praktik pengelolaan sampah yang telah diterapkan pemerintah daerah, di antaranya di Kota Depok dan Magelang.
Kota Depok mengembangkan pemilahan sampah organik dari rumah tangga menggunakan ember khusus. Sampah tersebut kemudian diolah melalui komposter maupun budidaya maggot.
Hasil pengolahan dapat dimanfaatkan kembali, sedangkan residunya dikelola lebih lanjut. Program ini juga dikaitkan dengan pemberian insentif kepada masyarakat melalui pengurangan beban retribusi persampahan.
Adapun Kota Magelang mengembangkan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik. Warga dilibatkan dalam edukasi dan pengolahan sampah organik hingga tingkat kelurahan.
Untuk mendukung pengolahan sampah organik, pemerintah daerah juga menggandeng pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya untuk mendorong kegiatan daur ulang.
ADEKSI menyatakan siap mendorong penyerapan hasil pengolahan sampah melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, terutama untuk pemanfaatan kompos.
Menteng Tenggulun Jadi Contoh Penataan Permukiman
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati memaparkan penataan kawasan permukiman di Menteng Tenggulun, Jakarta.
Melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari pihak swasta, Kementerian PKP melakukan peningkatan kualitas hunian, penataan kawasan kumuh, serta perbaikan sanitasi lingkungan.
Sri mengatakan, penanganan kawasan permukiman tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan rumah. Kualitas lingkungan, infrastruktur dasar, sanitasi, dan keberlanjutan pengelolaan kawasan juga harus menjadi perhatian.
Pengalaman penataan kawasan Menteng Tenggulun tersebut diharapkan dapat menjadi model kolaborasi yang dikembangkan bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.(ZID)
