FACEINDONESIA.CO.ID – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong pemerintah kabupaten mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan baru.
Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah ketidakpastian ekonomi.
Dorongan itu disampaikan dalam Dialog Otonomi Daerah yang digelar pada peringatan HUT ke-26 Apkasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Forum mengangkat tema Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah.
Ekonom senior dan pendiri Core Indonesia, Hendri Saparini, mengatakan pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan pembangunan di tengah tantangan ekonomi global dan kecenderungan re-sentralisasi kebijakan.
Menurutnya, kepala daerah tidak cukup hanya mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Ia menawarkan konsep dual engine economy yang menggabungkan peran birokrasi dengan aktivitas bisnis sosial.
Hendri juga menilai digitalisasi layanan publik, pemanfaatan aset daerah, dana diaspora, hingga kerja sama dengan donor internasional dapat menjadi sumber pembiayaan baru untuk mendukung pembangunan.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN). Ia menyebut pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan kompetensi ASN agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal.
Menurut Zudan, bupati memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan talenta ASN, termasuk mutasi pegawai untuk meningkatkan efektivitas organisasi. BKN juga telah memangkas proses mutasi menjadi lima hari kerja serta menyediakan layanan pemetaan kompetensi bagi calon pejabat sepanjang 2026.
Dalam sesi berbagi praktik baik, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengungkapkan daerahnya mengoptimalkan kolaborasi dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.
Adapun Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menilai digitalisasi menjadi kunci peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), masyarakat dapat memantau penerimaan pajak dan belanja daerah secara real time sehingga transparansi meningkat dan potensi kebocoran anggaran dapat ditekan.
Di sektor maritim, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Liana Trisnawati menyebut masih ada 441 pelabuhan pengumpan regional yang berpeluang dikelola pemerintah kabupaten sebagai sumber pendapatan baru sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Setiyo Wibowo mengatakan pengelolaan sampah dapat diubah menjadi sumber ekonomi melalui ekosistem yang tepat.
Menurutnya, sampah tidak lagi menjadi beban, tetapi bisa menghasilkan nilai tambah bagi daerah.
Apkasi menegaskan, kemandirian fiskal daerah dapat diwujudkan melalui inovasi, digitalisasi, penguatan kualitas birokrasi, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat, sehingga pemerintah daerah tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.(DEN)
