FACEINDONESIA.CO.ID- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para duta besar (dubes) negara sahabat untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah. Langkah ini diharapkan dapat memperluas kerja sama internasional sekaligus menarik investasi global guna mempercepat pembangunan perumahan nasional.
Ajakan tersebut disampaikan Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, saat menghadiri Kadin Monthly Economic Diplomatic edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Forum yang mengangkat tema hunian rakyat tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas diplomatik untuk membahas peluang kolaborasi di sektor perumahan.
Ara menjelaskan, Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan hunian baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi juga mencakup perbaikan rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah.
“Presiden Prabowo memiliki program yang sangat menyentuh rakyat, bedah rumah. Yaitu memperbaiki rumah yang kondisinya memprihatinkan agar layak ditempati,” ujar Ara.
Menurutnya, pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui berbagai kebijakan. Program perumahan juga diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga, kemudahan pembiayaan, serta kepastian hukum kepemilikan tanah.
Program Bedah Rumah, misalnya, didukung Kredit Program Perumahan (KPP), kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta penerbitan sertifikat tanah gratis.
Pemerintah juga menyediakan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kemudahan berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah bahkan merencanakan perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi dari 20 tahun menjadi 40 tahun. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan angsuran sehingga semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah mampu memiliki rumah sendiri.
Ara menegaskan, percepatan pembangunan perumahan membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pengembang, perbankan, dunia usaha hingga masyarakat.
Dia juga mengundang para duta besar negara sahabat untuk menghadiri peresmian 71 ribu rumah subsidi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2026 di Malang, Jawa Timur. Kunjungan tersebut diharapkan memberikan kesempatan kepada para diplomat untuk melihat langsung perkembangan program perumahan di Indonesia.
Selain investasi, Ara menyoroti pentingnya dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam memperbaiki kawasan permukiman. Salah satu contohnya adalah penataan kawasan Menteng Tenggulun melalui kolaborasi pemerintah dan pihak swasta.
“Di sini dibuktikan bahwa Pemerintah selalu bersinergi dengan swasta dan orang-orang yang sangat diberkati yang telah mendukung dengan program CSR ini,” imbuhnya.
Ara turut mendorong keterlibatan pengembang muda dalam pembangunan perumahan nasional. Menurutnya, generasi muda perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha properti secara sehat dan berkelanjutan.
“Presiden Prabowo sangat menghargai apa yang sudah dicapai oleh pengembang muda seperti Angga dan Wawan yang berjuang dari nol,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James T. Riady, menilai sektor perumahan memiliki potensi besar menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut James, pembangunan perumahan dalam skala besar berpotensi memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 1,5 persen. Sektor ini juga memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap ratusan industri turunan.
“Sektor perumahan juga memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap ratusan industri turunan,” ujar James.
Dia menjelaskan, pembangunan perumahan berkaitan erat dengan berbagai sektor, seperti industri bahan bangunan, manufaktur, konstruksi, transportasi, perbankan, hingga pembiayaan.
Keterkaitan tersebut berpotensi mendorong investasi, mempercepat industrialisasi, serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
James menegaskan, Kadin siap menjadi jembatan antara pemerintah, pelaku usaha nasional, dan mitra internasional untuk mendukung pengembangan sektor perumahan Indonesia.
Forum Kadin Monthly Economic Diplomatic November 2026 tersebut dihadiri 42 duta besar, 15 perwakilan diplomatik tingkat tinggi, serta pimpinan dan perwakilan kamar dagang internasional di Indonesia.
Keterlibatan komunitas diplomatik dan dunia usaha diharapkan semakin memperkuat peluang investasi global sekaligus mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia.(SAN)
