FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya berfokus mengejar target penerimaan pajak, tetapi juga menggali berbagai potensi pajak dan retribusi daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kemendagri, Teguh Narutomo, mengatakan penguatan basis data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadi salah satu kunci dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.
Hal tersebut disampaikan Teguh saat membuka Rapat Inventarisasi dan Asistensi Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Sosialisasi Kebijakan Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) se-Sulawesi, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam arahannya, Teguh menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat. Namun, hingga kini kemandirian fiskal daerah masih menghadapi tantangan, terutama karena kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD belum seimbang dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Selama bertahun-tahun, ada fenomena unik di mana realisasi penerimaan pajak daerah kita hampir selalu mencapai target, bahkan terlampaui jauh dari target. Namun di sisi lain, tax ratio daerah kita cenderung masih sangat rendah,” ujar Teguh.
Menurutnya, capaian target penerimaan pajak belum tentu menunjukkan bahwa seluruh potensi pendapatan daerah telah digali secara maksimal. Karena itu, Pemda perlu melakukan inventarisasi dan perhitungan potensi pajak serta retribusi secara lebih menyeluruh.
Teguh menekankan pentingnya membangun basis data PDRD yang akurat, lengkap, dan terintegrasi. Data tersebut akan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan perpajakan daerah yang lebih efektif dan efisien.
“Dengan adanya basis data ini, pemerintah dapat melakukan analisis potensi pajak dan retribusi yang ada di daerah tersebut. Selain itu, basis data ini juga dapat membantu dalam perencanaan kebijakan pajak dan retribusi yang lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Ia mengakui, optimalisasi penerimaan daerah masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan data, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta sistem pengelolaan pendapatan daerah yang belum berjalan maksimal.
Melalui penguatan basis data yang komprehensif, Pemda diharapkan dapat mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan potensial sekaligus menyusun strategi peningkatan PAD secara lebih terukur.
Selain pemetaan potensi PDRD, pertemuan tersebut juga membahas penguatan mekanisme penerimaan setoran dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
Teguh turut menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang didorong adalah integrasi data pertanahan dan perpajakan melalui pemadanan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
“Integrasi data pertanahan dan perpajakan ini didukung melalui pemadanan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP),” ungkap Teguh.
Sosialisasi tersebut juga membahas pemanfaatan sistem elektronik serta penerapan standar waktu pemeriksaan dokumen dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
Menurut Teguh, pembenahan administrasi dan pelayanan perpajakan daerah merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan penerimaan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai ajang koordinasi, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret dalam memetakan potensi pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan PAD, serta memperbaiki kualitas pelayanan pertanahan dan perpajakan.
“Gunakanlah forum ini sebagai forum untuk pemetaan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya optimalisasi PAD, serta perbaikan kualitas pelayanan pertanahan di daerah,” pungkasnya.(SAN)
