FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan lima tim untuk memantau perkembangan harga cabai di berbagai daerah sekaligus mengevaluasi upaya pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga komoditas tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga cabai tetap terjangkau bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, mengatakan pemantauan akan dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemerintah daerah (Pemda), khususnya di wilayah yang mengalami kenaikan harga cabai dan telah menerima bantuan dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemda terhadap Program 3 Juta Rumah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Tomsi menyoroti kenaikan harga cabai di sejumlah kabupaten dan kota berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS). Komoditas cabai rawit dan cabai merah menjadi perhatian karena kenaikan harganya berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat.
Untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, Kemendagri akan mengerahkan lima tim ke daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga cabai sekaligus telah menerima bantuan dari Kementan.
Bantuan yang akan dievaluasi meliputi bibit, pupuk, sarana produksi pertanian (saprodi), serta dukungan lainnya yang diberikan untuk menunjang produksi komoditas cabai.
“Kami membentuk lima tim, Pak, lima tim untuk berangkat ke daerah yang (harga) cabainya tinggi dan mendapatkan bantuan dari Kementan, baik itu bibit, pupuk, saprodi, dan lain sebagainya. Kami ingin melihat sejauh mana perkembangan atau hasilnya,” ujar Tomsi.
Dalam pelaksanaannya, setiap tim akan berkoordinasi dengan perwakilan Kementan dan Pemda setempat. Pemantauan tersebut bertujuan mengetahui perkembangan program bantuan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta mengevaluasi langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam merespons kenaikan harga cabai.
Tomsi juga menekankan pentingnya pemantauan harga secara langsung di pasar. Menurutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus mengetahui kondisi harga aktual agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat.
“Ini untuk masyarakat. Nomor satu adalah bahwa harga-harga dapat terjangkau. Ini kewajiban kita,” tegasnya.
Melalui pembentukan lima tim tersebut, Kemendagri berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin efektif dalam mengendalikan inflasi, terutama pada komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga signifikan.
Evaluasi ini juga diharapkan dapat memastikan bantuan pertanian dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung produksi dan pasokan cabai di daerah. Dengan demikian, stabilitas harga dapat lebih terjaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi.(SAN)
