FACEINDONESIA.CO.ID-PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat transformasi Pelabuhan Ketapang sebagai simpul utama penyeberangan Jawa-Bali. Langkah ini dilakukan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas pelabuhan, serta penyusunan rencana pengembangan jangka panjang yang terintegrasi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran Direksi ASDP dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Kamis (2/7/2026).
Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan, pengembangan Pelabuhan Ketapang tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas, tetapi juga membangun ekosistem konektivitas yang mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan sektor pariwisata.
Menurut Heru, peningkatan kapasitas dermaga, pengaturan operasional kapal, penyediaan buffer area, hingga penataan lalu lintas di luar kawasan pelabuhan harus berjalan secara terpadu agar mampu mengantisipasi pertumbuhan trafik di masa mendatang.
Ia mengatakan, pengalaman saat lonjakan arus kendaraan pada Angkutan Lebaran maupun libur sekolah menjadi pelajaran penting bahwa peningkatan layanan memerlukan penguatan infrastruktur dan tata kelola kawasan secara menyeluruh.
“Pelabuhan Ketapang harus semakin adaptif terhadap pertumbuhan mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan perkembangan pariwisata,” ujar Heru.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan masterplan pengembangan Pelabuhan Ketapang. Ia juga mendorong proyek tersebut masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut Khofifah, peningkatan kapasitas pelabuhan harus dibarengi optimalisasi kawasan penyangga di kedua sisi penyeberangan, peningkatan standar kapal, pengembangan akses menuju kawasan Bulusan, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan agar tercipta sistem transportasi yang terintegrasi.
Heru menjelaskan, ASDP telah menyiapkan rencana pengembangan bertahap hingga 2029.
Program tersebut mencakup peningkatan kapasitas sejumlah dermaga, optimalisasi kawasan Bulusan sebagai buffer area kendaraan logistik, pembangunan akses penghubung, hingga pembangunan dermaga baru guna mendukung kelancaran operasional.
Peningkatan kapasitas dermaga juga akan mulai dilakukan tahun ini sebagai bagian dari penguatan layanan lintas Ketapang-Gilimanuk sekaligus mengantisipasi pertumbuhan arus kendaraan beberapa tahun ke depan.
ASDP menilai transformasi Pelabuhan Ketapang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, penataan kawasan, pengembangan buffer zone, hingga pengaturan lalu lintas di luar area pelabuhan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan penyeberangan.
Heru menegaskan, Pelabuhan Ketapang merupakan gerbang strategis yang menopang konektivitas nasional.
Karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara kolaboratif agar manfaatnya dirasakan masyarakat, dunia usaha, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara berkelanjutan.(DEN)
