FACEINDONESIA.CO.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam percepatan Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menurut Maruarar, dukungan Kemendagri diwujudkan melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Kebijakan ini diyakini mampu menekan biaya pembangunan sekaligus mendorong pengembang membangun lebih banyak rumah subsidi.
“Pembebasan BPHTB dan PBG akan membuat biaya pembangunan lebih murah sehingga pengembang semakin terdorong membangun rumah bagi masyarakat,” ujar Maruarar di Jakarta, Selasa (23/6).
Kementerian PKP dan Kemendagri juga telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Melalui kebijakan tersebut, MBR tetap bisa membeli rumah subsidi di luar domisili sesuai lokasi tempat bekerja dengan tetap memperoleh fasilitas pembebasan BPHTB dan PBG.
Ara juga mengapresiasi dukungan BPS dalam penyediaan data tunggal yang akurat untuk memastikan program bantuan perumahan tepat sasaran dan membantu mengurangi backlog perumahan nasional.
Ia menegaskan sinergi antara Kementerian PKP, Kemendagri, BPS, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.(HER)
