FACEINDONESIA.CO.ID – Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media, dan Hubungan Masyarakat, Ismail Cawidu, menegaskan pentingnya penguatan strategi komunikasi publik Kementerian Agama yang lebih terarah, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam forum koordinasi bersama jajaran kehumasan Kemenag.
Ismail menekankan bahwa komunikasi publik pemerintah tidak lagi cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi harus mampu membangun pemahaman, kepercayaan, dan keterlibatan publik.
“Komunikasi publik hari ini harus bergerak dari sekadar menyampaikan pesan menjadi upaya membangun persepsi dan kepercayaan. Karena itu, kita perlu memahami apa yang dibutuhkan publik, bukan hanya apa yang ingin kita sampaikan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, dalam menyusun strategi komunikasi publik, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, kemampuan membaca isu secara cepat dan akurat menjadi kunci dalam menentukan arah komunikasi.
“Kita harus mampu mengidentifikasi isu strategis, kemudian memetakannya dengan pendekatan issue mapping, serta menggunakan risk communication framework agar respons yang disusun tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan terukur,” jelasnya.
Ismail menambahkan, ruang digital yang dinamis menuntut kecepatan sekaligus ketepatan dalam merespons berbagai dinamika informasi. “Kita perlu memahami konteks isu, mengukur potensi risikonya, lalu merespons dengan narasi yang jernih—tidak reaktif, tetapi tetap tegas dan solutif,” lanjutnya.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi pesan antarunit di lingkungan Kementerian Agama agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat. “Keseragaman pesan menjadi penting. Jangan sampai publik menerima informasi yang berbeda-beda dari sumber yang sama. Di sinilah peran koordinasi dan orkestrasi komunikasi menjadi krusial,” tegasnya.
Selain itu, Ismail mendorong pemanfaatan platform digital secara optimal dengan pendekatan yang lebih kreatif dan kontekstual, tanpa meninggalkan substansi kebijakan.
“Kita perlu menghadirkan komunikasi yang mudah dipahami, dekat dengan keseharian masyarakat, tetapi tetap membawa nilai dan pesan yang kuat. Komunikasi yang baik adalah yang mampu menjembatani antara kebijakan dan pengalaman publik,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh jajaran humas Kemenag untuk terus meningkatkan kapasitas dan kepekaan terhadap dinamika publik, sehingga mampu menghadirkan komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kepercayaan. (San)
