FACEINDONESIA.CO.ID – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memperkuat perannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hingga akhir 2025, program yang dikelola BPJS Kesehatan itu telah menjangkau 282,7 juta peserta atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyampaikan capaian tersebut dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7).
Menurutnya, Program JKN bukan hanya memberikan perlindungan pembiayaan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
“Ketika masyarakat memperoleh layanan kesehatan berkualitas tanpa terbebani biaya besar, mereka dapat terus bekerja, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional,” ujar Prihati.
Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan JKN mencapai 282,7 juta jiwa. Sepanjang tahun lalu, program ini mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
Untuk meningkatkan kemudahan layanan, BPJS Kesehatan terus mengembangkan transformasi digital melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA via WhatsApp di nomor 0811-8165-165, serta Care Center 165.
Jaringan layanan kesehatan juga terus diperluas dengan menggandeng 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.
Prihati menegaskan, keberhasilan Program JKN turut didukung pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel. BPJS Kesehatan juga mencatat skor 97,67 untuk tata kelola organisasi, 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas KPK.
Selain meningkatkan layanan kesehatan, Program JKN dinilai memberi dampak terhadap perekonomian nasional.
Program ini disebut berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 dan melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat biaya kesehatan.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan mencatat biaya pelayanan kesehatan sepanjang 2025 mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh pemangku kepentingan.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis Program JKN akan terus menjadi fondasi dalam mewujudkan SDM Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing,” tutup Prihati.(HER)
