FACEINDONESIA.CO.ID – Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan salah satu misi utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), guna mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, mitra strategis, media, serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
Dalam prosesnya, terdapat berbagai praktik baik penanganan ATS yang salah satunya disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola SPNF tahun 2026. Dalam paparannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firmantria, menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen mempercepat penanganan ATS melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemutakhiran data lapangan yang akurat.
Di tengah keterbatasan fiskal dan sumber daya aparatur, Pemerintah Kabupaten Ciamis tetap mempertahankan komitmennya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk keseriusan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Sebelum kolaborasi kami perkuat, proses verifikasi data ATS mengalami stagnasi. Hingga Maret 2026, capaian verifikasi baru mencapai sekitar 45,23 persen dari total data awal sebanyak 15.033 anak. Setelah melibatkan mitra strategis dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, capaian tersebut kini meningkat menjadi sekitar 64 persen hanya dalam waktu kurang lebih tiga bulan,” papar Andang.
Selain mempercepat verifikasi, Andang menilai kolaborasi tersebut juga menghasilkan pemetaan kondisi riil di lapangan, identifikasi penyebab anak putus sekolah, hingga pendampingan keluarga agar anak-anak dapat kembali mengenyam pendidikan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis mendorong penanganan yang tidak hanya berfokus pada verifikasi data, namun juga penyusunan solusi sesuai dengan karakteristik wilayah.
Berbagai praktik baik juga mulai bermunculan di sejumlah desa, seperti penguatan pendidikan berbasis keterampilan melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), pemberian bantuan pendidikan, hingga pembentukan komunitas belajar di tingkat desa. Andang berharap pengalaman yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat direplikasi wilayah lain sebagai model penanganan ATS.
“Kami menargetkan capaian verifikasi data ATS ini menjadi lebih dari 90 persen pada akhir tahun 2026. Dengan data yang tepat dan akurat, kami akan mudah menentukan bentuk intervensi yang tepat, baik melalui pendidikan formal, PKBM, pendidikan berbasis keterampilan, maupun alternatif layanan pendidikan lainnya,” pungkas Andang.
Sejalan dengan hal tersebut, praktik baik penanganan ATS lainnya juga diutarakan oleh Feri Fauzi Firdaus, pengelola PKBM Al Fattah, Kabupaten Tasikmalaya. Feri menuturkan bahwa PKBM Al Fattah senantiasa menanamkan motivasi kepada seluruh warga belajar agar percaya diri dan mampu bersaing dengan peserta didik dari sekolah formal.
Di tahun 2026, Feri menjelaskan bahwa PKBM Al Fattah berhasil mengantarkan tiga murid lolos ke tingkat provinsi dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN), terdiri atas dua peserta jenjang SD dan satu peserta jenjang SMP bidang Matematika. Capaian tersebut juga mencatatkan PKBM Al Fattah menjadi satu-satunya PKBM yang berhasil lolos hingga tingkat provinsi dalam ajang OSN.
“Mengusung slogan Kami Ada Karena Kami Beda, kami terus membangun kepercayaan diri warga belajar untuk semangat meraih prestasi. Dalam penanganan ATS, sejak tahun ini kami juga sudah tergabung menjadi satuan tugas penanganan ATS di Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Feri.
Feri menambahkan, PKBM Al Fattah juga telah menerima bantuan revitalisasi dan Interactive Flat Panel (IFP) di tahun 2025. Dari dua bantuan tersebut, Feri menilai proses pembelajaran di PKBM Al Fattah menjadi semakin bermakna, berkualitas, dan memberi kesan baik kepada para warga belajar.
“Ke depan, kami berkomitmen untuk memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan tidak hanya memperoleh ijazah, namun juga memiliki akses terhadap dunia kerja maupun pendidikan tinggi,” terang Feri.
Apresiasi Kemendikdasmen kepada Pengelola Pendidikan Nonformal
Berkenaan dengan dua praktik baik di atas, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq memandang bahwa pendidikan nonformal akan memiliki peran yang semakin strategis dalam menyediakan berbagai program pembelajaran yang fleksibel, responsif akan kebutuhan dunia kerja, serta mampu meningkatkan keterampilan masyarakat melalui berbagai pelatihan berbasis kompetensi.
Dalam sambutannya, Wamen Fajar juga turut mengapresiasi penyelenggara pendidikan nonformal di seluruh Indonesia atas dedikasi dalam memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus membangun sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mampu menjawab tantangan masa depan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Wamendikdasmen Fajar, di Cimahi, Selasa (21/7).(ZID)
