FACEINDONESIA.CO.ID- Pemerintah berencana meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini disambut positif Komisi X DPR RI karena dinilai menjadi kabar baik bagi para tenaga PPPK yang selama ini menantikan kepastian status dan peningkatan kesejahteraan.
Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti, menilai keputusan pemerintah tersebut merupakan jawaban atas harapan banyak tenaga PPPK yang telah mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik.
“Jadi keputusan Pemerintah ini menjawab harapan banyak pihak,” kata Reni di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Sebelumnya, pemerintah bersama DPR menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Keputusan tersebut disampaikan pada Jumat (6/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan. Pengangkatan ini mencakup berbagai profesi, mulai dari dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis hingga tenaga pelayanan dan pelaksana lainnya.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa PPPK paruh waktu yang nantinya diangkat menjadi penuh waktu memiliki kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Reni menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh hanya berfokus pada tenaga guru. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian kepada tenaga kependidikan dan tenaga teknis lainnya yang selama ini berperan penting dalam mendukung pelayanan publik.
Di antaranya operator sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga teknis di sektor kesehatan serta berbagai tenaga pelaksana lainnya.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, seluruh tenaga itu memiliki kontribusi penting sehingga berhak mendapatkan perhatian dan perlakuan yang adil sesuai ketentuan yang berlaku.
“Mereka semua perlu mendapatkan perhatian dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku,” tegas Reni.
Ia berharap, kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian secara menyeluruh dan berkeadilan.
Karena itu, Reni mendorong pemerintah segera menindaklanjuti keputusan tersebut melalui regulasi serta mekanisme pelaksanaan yang jelas. Dengan demikian, peningkatan status PPPK dapat berjalan secara terarah dan memberikan kepastian bagi para pegawai.
Kebijakan ini diharapkan turut meningkatkan kesejahteraan tenaga PPPK sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin profesional, berkualitas, dan optimal bagi masyarakat.(SAN)
