FACEINDONESIA.CO.ID- PT PLN (Persero) mencatatkan langkah penting dalam upaya mempercepat transisi energi Indonesia. Bersama Global Green Growth Institute (GGGI), PLN menandatangani Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pertama di Indonesia dalam kerangka kemitraan bilateral Indonesia-Norwegia.
Penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026). Kerja sama ini menjadi salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia yang menargetkan pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂.
Melalui perjanjian tersebut, pendanaan karbon dari kerja sama Indonesia-Norwegia akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan proyek energi bersih, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Langkah ini diharapkan mampu menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan penandatanganan MOPA menjadi bukti nyata bahwa kerja sama internasional dapat menghasilkan aksi mitigasi perubahan iklim yang memberikan manfaat bagi Indonesia.
Menurut Jumhur, melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), pemerintah menghubungkan prioritas iklim nasional dengan keahlian, teknologi, serta pendanaan dari mitra internasional.
“Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur dalam keterangan yang diterima, Senin (16/11/2026).
Ia menambahkan, pemerintah terus mempersiapkan tata kelola perdagangan karbon, termasuk sistem registri, otorisasi, serta mekanisme pelaporan dan akuntansi. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penghitungan ganda terhadap hasil pengurangan emisi.
Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyebut kemitraan Indonesia-Norwegia sebagai salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia.
Melalui kerja sama ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan pasokan listrik lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, dan menurunkan emisi dalam skala besar.
Indonesia juga akan menerapkan skema Generation-Based Incentive (GBI), yaitu insentif berbasis hasil pengurangan emisi untuk mendukung proyek pembangkit energi terbarukan yang terhubung dengan jaringan listrik.
Pada tahap awal, program ini difokuskan pada pengembangan PLTS, termasuk pembangkit yang dilengkapi teknologi Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi baterai.
Pendanaan karbon tersebut juga diarahkan untuk membantu proyek energi bersih yang masih menghadapi tantangan kelayakan finansial, termasuk pembangunan infrastruktur transmisi dan fasilitas penyimpanan energi.
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, menegaskan kerja sama ini menjadi bagian penting dalam menerjemahkan agenda transisi energi Indonesia menjadi investasi dan proyek nyata.
Menurutnya, mekanisme pembiayaan karbon internasional membuka peluang untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari upaya pengurangan emisi.
Suroso menjelaskan, melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sekitar 76 persen dari kapasitas tersebut berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya.
“Kerja sama Article 6.2 ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, sejak COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar 2,94 miliar dolar AS dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor. Selain itu, terdapat potensi tambahan pembiayaan sebesar 300 juta dolar AS untuk proyek energi yang hampir mencapai tahap financial close.
Suroso menambahkan, implementasi kerja sama Indonesia-Norwegia bersama GGGI menunjukkan bahwa mekanisme perdagangan karbon internasional dapat menghubungkan hasil mitigasi perubahan iklim dengan pembangunan infrastruktur energi bersih di dalam negeri.
PLN pun terus membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah, mitra pembangunan, investor, pengembang proyek, lembaga keuangan, serta penyedia teknologi untuk mempercepat realisasi berbagai proyek energi terbarukan.
Melalui kemitraan ini, Indonesia dan Norwegia diharapkan semakin memperkuat pasar karbon internasional sekaligus mendorong investasi energi bersih. Selain mendukung pencapaian target iklim nasional, kerja sama tersebut juga berpotensi memperkuat ketahanan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses masyarakat terhadap energi yang lebih bersih.(SAN)





