FACEINDONESIA.CO.ID- PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menjajaki pengembangan biohidrogen berbasis biomassa sebagai alternatif energi rendah karbon. Indonesia memiliki potensi biomassa mencapai 83,4 juta ton per tahun, dengan sekitar 60,6 juta ton di antaranya belum dimanfaatkan secara optimal.
Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, mengatakan pengembangan biohidrogen merupakan bagian dari strategi diversifikasi energi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor.
Hal tersebut disampaikan Hokkop dalam Program Diaspora Berdampak 2026 bertema Hidrogen: Prospek Nasional dan Lanskap Global di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok.
Menurutnya, bahan baku biohidrogen dapat berasal dari berbagai sumber biomassa, mulai dari residu pertanian, limbah kayu, sekam padi, hingga limbah agroindustri.
“Jadi, kita bikin ekosistem biomassa, ekosistem CBG, ekosistem hidrogen, untuk memanfaatkan energi kita secara domestik dan mengurangi ketergantungan impor dan fosil,” ujar Hokkop.
Berdasarkan pemetaan PLN EPI, potensi biomassa terbesar berada di Sumatra sebesar 42,8 juta ton per tahun. Kalimantan menyusul dengan 18,9 juta ton, sedangkan Jawa memiliki potensi sekitar 13,1 juta ton per tahun.
Meski demikian, angka tersebut masih bersifat indikatif dan memerlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait aspek teknis, keekonomian, aksesibilitas, serta kesiapan rantai pasok.
PLN EPI tidak hanya mendorong pemanfaatan biomassa untuk program cofiring atau pencampuran biomassa dengan batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), tetapi juga mengembangkannya menjadi produk bernilai tambah, seperti biochar, syngas, Compressed Biomethane Gas (CBG), hingga biohidrogen.
Dalam proses produksi biohidrogen, biomassa dapat diolah melalui gasifikasi untuk menghasilkan syngas. Gas tersebut kemudian dimurnikan sehingga menghasilkan hidrogen dengan tingkat kemurnian tinggi yang berpotensi dimanfaatkan oleh sektor industri dan rantai pasok energi rendah karbon.
Namun, Hokkop menegaskan, pengembangan biohidrogen membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan bahan baku dan teknologi. Kepastian regulasi, kelayakan investasi, model bisnis, serta terbentuknya pasar juga menjadi faktor penting untuk mendorong pemanfaatannya hingga skala komersial.
“Jadi pekerjaan rumah terbesar kalau kita ingin mengembangkan pemanfaatan biohidrogen adalah memastikan adanya dasar hukum. Saat ini, regulasi untuk pengembangannya masih perlu didorong,” kata Hokkop.
Untuk memperkuat ekosistem tersebut, PLN EPI menyiapkan sejumlah skema kerja sama, mulai dari penyediaan bahan baku biomassa, pembelian hidrogen dari mitra produsen, hingga investasi bersama dalam pembangunan fasilitas produksi. Setiap skema akan dikaji berdasarkan kesiapan teknologi, keekonomian, pasokan bahan baku, dan kebutuhan pasar.
PLN EPI juga menjajaki kolaborasi internasional, termasuk pengembangan biohidrogen untuk electro-sustainable aviation fuel (e-SAF) bersama eFuels SEA Singapore serta kajian biohidrogen dan amonia hijau bersama CISRI Hypore China.
Pengembangan hidrogen menjadi bagian dari peta jalan bisnis bioenergi PLN EPI hingga 2030. Pada 2026, perusahaan berfokus mengkaji pasokan amonia dan hidrogen, yang selanjutnya diarahkan pada pengujian pemanfaatan serta pencampuran hidrogen secara bertahap.
Hokkop menilai kolaborasi pemerintah, perusahaan, pelaku industri, mitra teknologi, investor, dan pengusaha lokal sangat diperlukan untuk menghubungkan potensi sumber daya domestik dengan teknologi, investasi, serta kebutuhan pasar.
Melalui pengembangan biohidrogen, PLN EPI berupaya meningkatkan nilai tambah biomassa sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Dukungan regulasi, investasi, teknologi, dan kepastian pasar diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan potensi biomassa Indonesia sebagai sumber energi rendah karbon.(ZID)
