FACEINDONESIA.CO.ID – PT Pertamina Patra Niaga memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan.
Kolaborasi ini mendukung pengembangan Program Kampung Nelayan Merah Putih melalui penyediaan energi di sentra nelayan, kampung nelayan, hingga pelabuhan perikanan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra di Jakarta, Kamis (2/7).
Kerja sama ini menjadi langkah bersama dalam menjamin pasokan energi bagi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan nasional.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, energi memiliki peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat pesisir.
“Bagi Pertamina Patra Niaga, energi menjadi fondasi yang menggerakkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kami mendukung penuh pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu pilar penguatan ekosistem ekonomi pesisir,” ujar Mars Ega.
Sebagai Subholding Downstream Pertamina, perusahaan berkomitmen menghadirkan layanan energi hingga ke pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Saat ini, Pertamina Patra Niaga telah mengoperasikan 416 SPBU Nelayan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur tersebut menjadi penopang utama distribusi BBM bagi aktivitas melaut sekaligus memperluas akses energi untuk sektor perikanan.
Mars Ega menegaskan, melalui kolaborasi dengan KKP dan Kementerian Koperasi, Pertamina Patra Niaga siap menghadirkan layanan energi yang andal guna mendukung operasional Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurutnya, sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan, sekaligus mendukung penguatan ekonomi biru serta ketahanan pangan nasional.
Penandatanganan kerja sama berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan 2026 yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, kepala daerah, BUMN, serta mitra pembangunan.(HER)
