FACEINDONESIA.CO.ID- Pemerintah daerah (pemda) didorong mempercepat pembentukan produk hukum terkait Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan masyarakat miskin dan pekerja rentan memperoleh perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Cheka Virgowansyah mengatakan, produk hukum berupa peraturan daerah (perda), peraturan gubernur, maupun peraturan bupati/wali kota diperlukan sebagai dasar perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan pekerja rentan.
Menurut Cheka, masih banyak pekerja lepas dan buruh harian yang belum mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan karena tidak mampu membayar iuran.
“Untuk membayar iuran saja, mereka tidak mampu. Maka, perlu kehadiran negara di sini. Dengan adanya payung hukum, para pekerja rentan tersebut bisa masuk dalam daftar BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Cheka melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Dengan dukungan anggaran daerah, pekerja rentan dapat memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Cheka menyebut, pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Pemerintah menargetkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 43,92 persen pada 2029. Untuk mendukung program tersebut, Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 juga memberikan ruang bagi pemda memanfaatkan sejumlah sumber anggaran, termasuk DBH sawit, DBH sumber daya alam kehutanan, dan DBH Cukai Hasil Tembakau.
Berdasarkan data Kemendagri hingga September 2026, masih terdapat enam provinsi yang belum memiliki produk hukum khusus terkait perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Direktur Produk Hukum Ditjen Otda Kemendagri, Imelda, mengatakan produk hukum yang telah ditetapkan terdiri dari sembilan perda, 28 peraturan gubernur, 47 peraturan kabupaten/kota, serta 276 peraturan bupati/wali kota.
Sementara itu, data BPJS Ketenagakerjaan pada 2025 menunjukkan tingkat universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan nasional mencapai 35,54 persen, dari target 52,15 persen.
Imelda mendorong enam provinsi yang belum memiliki payung hukum agar segera menyusun regulasi. Sasaran bantuan iuran antara lain pekerja rentan, pekerja sosial keagamaan, tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga, seniman, serta kelompok lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain regulasi dan anggaran, pemda diminta aktif melakukan pendataan, sosialisasi, pemutakhiran data, serta membangun kerja sama dengan akademisi, media, dan sektor swasta.
“Produk hukum hadir, maka kecepatan pendataan pekerja yang harus masuk BPJS Ketenagakerjaan menjadi kunci. Integrasi data juga penting agar tidak terjadi kepesertaan ganda,” pungkas Imelda.(ZID)
