FACEINDONESIA.CO.ID- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meminta seluruh sekolah penerima bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan, perjanjian kerja sama (PKS), dan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
Ia menegaskan, dana revitalisasi merupakan uang rakyat yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan.
Pesan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat memberikan arahan kepada peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan PKS Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2026 di Lampung, Selasa (11/11/2026).
Menurut Abdul Mu’ti, program revitalisasi tidak hanya bertujuan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar.
Melalui mekanisme swakelola, program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, bersih, dan nyaman sehingga meningkatkan semangat belajar peserta didik. Di sisi lain, pembangunan juga membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi lokal melalui pembelian material dari toko-toko di sekitar sekolah.
“Revitalisasi bukan tujuan, tetapi bagian dari proses. Sehingga dalam konteks pembelajaran, revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar. Secara teoritis, pembelajaran itu akan semakin nyaman apabila lingkungannya bersih, sarana dan prasarananya baik, dan anak-anak juga akan dapat lebih semangat lagi di dalam belajar,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, pelaksanaan revitalisasi melalui mekanisme swakelola memberikan sejumlah keuntungan, mulai dari efisiensi anggaran, percepatan pekerjaan, hingga peningkatan kualitas pembangunan karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Pada 2025, realisasi program revitalisasi mencapai 16.167 satuan pendidikan, melampaui target yang ditetapkan. Sementara pada 2026, pemerintah merencanakan revitalisasi sekitar 80.000 satuan pendidikan.
Program tersebut juga diperkirakan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi lebih dari satu juta pekerja serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar sekolah.
Abdul Mu’ti mengingatkan seluruh kepala sekolah dan pihak yang terlibat agar menjalankan pembangunan sesuai perencanaan dan PKS. Ia meminta penerima bantuan tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan pemerintah pusat untuk meminta imbalan maupun menitipkan kepentingan tertentu.
“Laksanakan revitalisasi sebagaimana PKS yang sudah Bapak/Ibu semua tandatangani. Laksanakan semua sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, karena itu saya mengajak Bapak/Ibu sekalian untuk konsisten melaksanakan itu,” tegasnya.
Ia juga meminta kepala sekolah tidak takut menghadapi ancaman atau tekanan dari pihak tertentu selama pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai ketentuan. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, pemerintah akan menindaklanjutinya melalui aparat penegak hukum.
Abdul Mu’ti menegaskan, dana revitalisasi merupakan uang rakyat yang harus dipergunakan sesuai peruntukannya. Karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan penuh tanggung jawab.
“Jadi jangan dana ini buat bancakan. Ini duit rakyat!” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Sekolah Menengah Pertama, Maulani Mega Hapsari, menjelaskan Bimtek Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan PKS Program Revitalisasi SMP Tahun 2026 tahap kelima berlangsung selama empat hari, Senin hingga Kamis.
Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring melalui delapan wilayah koordinasi, yakni Padang, Makassar, Kupang, Mataram, Pontianak, Surabaya 3, Surabaya 4, dan Pekanbaru.
Bimtek tersebut diikuti 813 satuan pendidikan dengan total 2.049 peserta yang terdiri dari kepala sekolah, perencana, dan pengawas.
Sebanyak 130 satuan pendidikan dari Lampung dan Sumatera Selatan mengikuti kegiatan secara luring dengan 390 peserta. Sementara itu, 683 satuan pendidikan lainnya mengikuti kegiatan secara daring.
Mega Hapsari memastikan bantuan revitalisasi yang disalurkan kepada satuan pendidikan diberikan secara utuh tanpa pemotongan.
Ia meminta sekolah segera melaporkan apabila menemukan pihak yang mengatasnamakan pemerintah pusat dan meminta sejumlah uang dari dana bantuan revitalisasi.
“Dana yang kami sampaikan nantinya kepada Bapak/Ibu di satuan pendidikan itu utuh 100 persen, tidak ada pemotongan apa pun, apalagi ada mengatasnamakan pihak dari pusat. Mohon nanti kami diinformasikan apabila ada yang seperti itu,” ujar Mega.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan sekaligus mendorong pemerataan akses terhadap lingkungan belajar yang layak di seluruh Indonesia.(ZID)
