FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merevitalisasi 89 satuan pendidikan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pada 2025. Sebanyak 111 sekolah juga telah diusulkan untuk mendapatkan program revitalisasi tahap berikutnya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat saat berdialog dengan guru dan kepala sekolah di Kabupaten Demak, Sabtu (26/9). Dalam dialog tersebut, kondisi sekolah di wilayah rawan bencana, khususnya yang terdampak banjir, menjadi salah satu perhatian utama.
Atip menegaskan, sekolah di daerah rawan bencana perlu mendapat prioritas agar peserta didik tetap memiliki tempat belajar yang aman dan layak.
“Prioritas pertama adalah penyelesaian sekolah-sekolah di daerah bencana. Siswa tidak boleh kehilangan tempat dan waktu belajar karena fasilitasnya rusak akibat bencana,” ujar Atip.
Sejumlah sekolah di Demak diketahui berada di wilayah yang berulang kali terdampak banjir. Karena itu, penguatan bangunan, termasuk konsep sekolah panggung di lokasi tertentu, dinilai diperlukan agar proses pembelajaran tetap berjalan saat bencana terjadi.
Kepala SD Negeri Batursari 1, Suwono, berharap pemerintah daerah turut dilibatkan dalam menentukan sekolah penerima revitalisasi sehingga kondisi nyata di lapangan menjadi salah satu dasar penetapan.
Menanggapi hal tersebut, Atip mengatakan sekolah dengan kerusakan berat, terutama yang berada di wilayah terdampak bencana, perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan bersama agar pelaksanaan revitalisasi sesuai kebutuhan, spesifikasi pekerjaan, dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Atip, revitalisasi sekolah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan sekolah kembali menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
“Yang kita bangun bukan hanya bangunannya. Yang harus kita pastikan adalah anak-anak tetap punya tempat untuk belajar,” katanya.
Dalam dialog tersebut, kebutuhan guru juga menjadi perhatian. Kepala TKN Pembina Mranggen, Istirokah, menyampaikan kondisi guru TK yang telah mengajar lebih dari 20 tahun namun belum memiliki ijazah S1 sehingga belum dapat mengikuti PPG dan sertifikasi.
Atip mengatakan pemerintah menyediakan beasiswa bagi guru yang perlu memenuhi kualifikasi D4/S1. Sementara itu, aspirasi terkait pendidik PAUD nonformal masih dikaji dengan mempertimbangkan regulasi dan alokasi anggaran.
Persoalan anak tidak sekolah (ATS) juga dibahas. Kepala SMP Negeri 2 Mranggen, Heri Sarwanto, menyampaikan tantangan dalam mengembalikan anak yang belum memiliki kemauan untuk kembali ke sekolah formal.
Atip mengatakan proses belajar tidak selalu harus berlangsung melalui sekolah. Pemerintah perlu memperluas pendekatan dari schooling menuju learning, termasuk melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Di Demak, data sementara per 31 Agustus mencatat sekitar 8.000 anak tidak sekolah. Data tersebut masih diverifikasi untuk memastikan tidak terjadi data ganda dan setiap anak dapat teridentifikasi dengan baik.
Pemerintah Kabupaten Demak menangani persoalan tersebut melalui pendekatan lintas sektor, antara lain Gerakan Terpadu Temukan, Layanan, dan Integrasikan (Gardu Teladan), dukungan PKBM, serta program Ayo Sekolah Kembali.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Haris Wahyudi Ridwan, menyebut sekitar 20 guru dan tenaga kependidikan memasuki masa pensiun setiap bulan atau lebih dari 200 orang per tahun. Dalam dua tahun terakhir, Demak juga belum memperoleh formasi penerimaan yang mencukupi.
Pemkab Demak berharap kebutuhan sekitar 400 formasi dapat dipenuhi untuk mengurangi kekurangan tenaga pendidik di sekolah. Atip mengatakan pemerintah terus melakukan penataan kebutuhan dan pengelolaan guru secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.(ZID)
