FACEINDONESIA.CO.ID- Perusahaan milik negara dan daerah memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian sekaligus menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan. Karena itu, penguatan tata kelola serta mitigasi tindak pidana korupsi dinilai penting agar BUMN dan BUMD dapat tumbuh sehat dan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus BUMN & BUMD Brand Equity Forum 2026 dan Awards 2026 yang digelar The Iconomics pada 16 September 2026. Memasuki tahun kedelapan, forum ini mempertemukan pemangku kepentingan dari BUMN, BUMD, regulator hingga aparat penegak hukum.
Mengusung tema “Mitigasi Tindak Pidana Korupsi di BUMN dan BUMD”, forum akan membahas berbagai upaya memperkuat tata kelola dan mencegah risiko korupsi di perusahaan pelat merah.
Sejumlah lembaga dijadwalkan terlibat dalam forum tersebut, antara lain Kementerian BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, DPR, Polri, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
The Iconomics menilai isu korupsi masih menjadi tantangan bagi BUMN dan BUMD. Kondisi tersebut terkadang membuat pimpinan perusahaan ragu dalam mengambil keputusan karena khawatir terseret perkara pidana.
Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro mengatakan forum ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan mitigasi risiko korupsi, sehingga pimpinan BUMN dan BUMD dapat menjalankan fungsi serta tanggung jawabnya secara optimal.
Selain forum, The Iconomics juga memberikan penghargaan kepada BUMN, BUMD dan para pemimpinnya sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan kinerja, reputasi dan nilai merek.
Bram menjelaskan, sejumlah aspek menjadi perhatian dalam penghargaan tersebut, di antaranya brand popularity, commercial reputation, people reputation, dan social reputation.
Penghargaan ini diharapkan mendorong BUMN dan BUMD terus meningkatkan kinerja serta reputasi, sejalan dengan peran strategis perusahaan milik negara dan daerah dalam perekonomian nasional maupun daerah.(DRI)
