FACEINDONESIA.CO.ID- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mengejar target 350.000 rumah subsidi pada akhir 2026. Hingga 9 Oktober 2026, realisasi penyaluran baru mencapai 177.161 unit atau 50,62 persen dari target tahunan.
Dengan capaian tersebut, BP Tapera masih harus menyalurkan 172.839 unit rumah subsidi dalam sisa waktu sekitar 2,5 bulan. Percepatan ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), perbankan, pengembang, serta dukungan pendanaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan tren penyaluran FLPP menunjukkan perkembangan positif. Rata-rata realisasi mencapai sekitar 1.900 unit per hari.
“Dalam sembilan hari kerja, realisasi FLPP bertambah sekitar 17.000 unit. Total penyaluran mencapai 177.161 unit, terdiri dari 177.140 rumah tapak dan 21 unit rumah susun (rusun),” ujar Heru dalam rapat koordinasi evaluasi penyaluran FLPP di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya meminta BP Tapera meningkatkan upaya percepatan penyaluran rumah subsidi agar target tahun ini dapat tercapai.
BP Tapera Optimalkan Permintaan dan Pasokan Rumah Subsidi
Dalam upaya mengejar target rumah subsidi 2026, BP Tapera mencatat potensi permintaan sebanyak 39.155 unit dan potensi pasokan mencapai 27.443 unit. Apabila seluruh potensi permintaan dapat direalisasikan, total penyaluran FLPP berpeluang meningkat menjadi 216.316 unit.
BP Tapera juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan pengembang untuk mengatasi berbagai kendala, termasuk persoalan perizinan serta kenaikan harga tanah dan bahan bangunan. Langkah ini ditujukan untuk menjaga akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Dari sisi pembiayaan, dukungan Bank Indonesia melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Giro Wajib Minimum (GWM) turut memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan.
Heru menambahkan, program FLPP terus diperluas agar dapat menjangkau pekerja sektor informal. Kelompok sasaran tersebut mencakup petani, nelayan, pekerja migran, asisten rumah tangga, hingga pengemudi ojek daring.
Perluas Akses Rusun Subsidi dan Pembiayaan Rumah
Untuk mengatasi backlog perumahan di kawasan perkotaan, BP Tapera mendorong optimalisasi pemasaran rumah susun subsidi bagi MBR. Salah satu opsi yang dikembangkan adalah tenor pembiayaan hingga 40 tahun.
Menurut Heru, saat ini terdapat ribuan unit rusun yang tercatat dalam sistem Sikumbang dan siap dipasarkan kepada masyarakat.
BP Tapera juga mematangkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Renovasi Rumah (KRR), termasuk pembiayaan pembangunan rumah secara mandiri di atas tanah milik sendiri.
Sebagai bagian dari percepatan penyaluran FLPP, pemerintah merencanakan akad massal 71.000 unit rumah subsidi, termasuk rumah susun subsidi, pada 17 Desember 2026 di Malang, Jawa Timur. Selain itu, akad massal 38.200 unit rumah subsidi dijadwalkan pada 30 Desember 2026 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Berbagai langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi program rumah subsidi sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan perumahan yang terjangkau.(ZID)
