FACEINDONESIA.CO.ID- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman, dengan ketahanan persediaan sekitar 16-18 hari. Pemerintah juga memperkuat distribusi BBM, meningkatkan produksi energi dalam negeri, serta mengembangkan bahan bakar alternatif untuk menekan ketergantungan terhadap impor.
Bahlil menyampaikan, kepastian stok tersebut berdasarkan laporan dari PT Pertamina. Hal itu diungkapkannya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
“Tadi saya juga mendapat laporan dari Pertamina, bahwa secara stok nasional kita, BBM, itu di 16-18 hari. Jadi stok BBM nasional, insya Allah, itu aman,” ujar Bahlil.
Untuk menjaga kelancaran pasokan ke berbagai daerah, pemerintah meminta Pertamina menambah armada kapal pengangkut BBM. Penguatan distribusi ini terutama diarahkan untuk jalur Jawa Timur menuju Bali serta wilayah lain yang mengandalkan transportasi laut.
Pemerintah juga menyesuaikan pengelolaan stok dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Peralihan sebagian pengguna bensin beroktan tinggi ke BBM RON 90 turut memengaruhi kebutuhan pasokan jenis bahan bakar tersebut.
Bahlil memperkirakan ketahanan stok RON 90 dapat kembali ditingkatkan menjadi 20 hari dalam waktu sekitar satu pekan. Upaya itu akan didukung percepatan pengiriman dan pemantauan persediaan secara berkala.
Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan penyaluran BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Mojokerto, Jawa Timur, kembali normal berdasarkan hasil peninjauan pada Jumat (16/10/2026).
Pasokan BBM di wilayah tersebut kembali dilayani melalui Terminal BBM Surabaya setelah sebelumnya menggunakan jalur alternatif dari Boyolali. Pengiriman melalui jalur alternatif itu membutuhkan waktu perjalanan sekitar sembilan jam.
Produksi LPG Domestik Ditingkatkan
Selain menjaga distribusi BBM, pemerintah mendorong peningkatan produksi energi dalam negeri. Salah satu langkahnya melalui pengoperasian Kilang LPG Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, yang diresmikan Bahlil pada 15 Oktober 2026.
Fasilitas milik PT Energi Nusantara Perkasa tersebut memiliki kemampuan menghasilkan sekitar 160 ton LPG per hari. Kilang ini mempunyai kapasitas pengolahan terpasang sebesar 40 juta standar kaki kubik gas per hari dan menyerap 82 tenaga kerja.
Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memperkuat kontribusi produksi LPG domestik dalam memenuhi kebutuhan nasional.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi LPG Indonesia mencapai sekitar 9 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi dalam negeri baru sekitar 1,9 juta ton atau setara 21 persen dari total kebutuhan nasional.
Kesenjangan antara produksi dan konsumsi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus mendorong pengembangan fasilitas produksi serta diversifikasi sumber energi.
Salah satu alternatif yang disiapkan adalah compressed natural gas (CNG), yang berpotensi digunakan sebagai pilihan pengganti LPG untuk memperluas pemanfaatan energi domestik.
Sumur Rakyat dan Bioetanol Jadi Perhatian
Di sektor hulu, pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi minyak nasional melalui pengelolaan sumur rakyat. Kementerian ESDM pada 12 Oktober 2026 menyebut sejumlah sumur berizin di Sumatera dan Jawa telah berproduksi. Selain itu, izin pengelolaan sumur rakyat di Aceh telah ditandatangani Bahlil.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan potensi minyak dalam negeri sekaligus memberikan kepastian usaha bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumur rakyat.
Di sisi lain, pemerintah mengembangkan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin.
Data ESDM menunjukkan konsumsi bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sedangkan produksi domestik berada pada kisaran 18-19 juta kiloliter.
Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, pemerintah mematangkan rencana penerapan campuran etanol dalam bensin secara bertahap hingga E50. Perencanaan menuju 2028 akan disesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri.
Pada tahap E20, kebutuhan etanol diperkirakan mencapai sekitar 8 juta kiloliter. Bahan baku potensial untuk produksi bioetanol telah dipetakan di sejumlah wilayah, termasuk Jawa, Sumatera, dan Papua, dengan memanfaatkan komoditas seperti singkong, tebu, dan jagung.
Bahlil menegaskan, penerapan kebijakan mandatori pencampuran etanol harus didukung ketersediaan bahan baku dari dalam negeri. Pemerintah tidak ingin program tersebut justru meningkatkan ketergantungan terhadap impor.
“Jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya kita impor. Nggak boleh,” tegasnya.
Melalui penambahan armada pengangkut BBM, peningkatan produksi LPG, optimalisasi sumur rakyat, serta pengembangan bioetanol dan CNG, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik, dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor di tengah ketidakpastian global.(ZID)
