FACEINDONESIA.CO.ID- Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama Bank Bengkulu menggelar Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI) di Bengkulu, Jumat (21/8/2026). Seminar membahas penguatan likuiditas BPD untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Seminar bertema “Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional” tersebut menjadi bagian dari rangkaian Undian Nasional Tabungan Simpeda Tahun XXXVII-2026.
Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Bengkulu Mian dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro. Hadir pula Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo, Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi, jajaran direksi BPD serta sejumlah pemangku kepentingan.
Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo mengatakan, kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat penyaluran dana pemerintah perlu tetap memperhatikan kondisi serta ekosistem keuangan daerah.
Menurut Agus, karakteristik BPD berbeda dengan bank umum karena struktur pendanaannya berkaitan erat dengan siklus fiskal daerah, termasuk transfer pemerintah, APBD, pembayaran gaji ASN, transaksi BLUD dan BUMD.
Aset BPD Capai Rp1.043 Triliun
Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp1.043 triliun. Sementara total kredit yang disalurkan sekitar Rp673 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sekitar Rp770 triliun.
Agus menilai, meski industri perbankan nasional memiliki likuiditas yang memadai dan kondisi BPD secara fundamental sehat, distribusi likuiditas belum tentu merata.
Tekanan terhadap sumber pendanaan juga perlu diantisipasi seiring meningkatnya fungsi intermediasi dan kebutuhan pembiayaan di daerah.
“Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah,” ujar Agus.
Ia menambahkan, persaingan penghimpunan dana dapat meningkatkan biaya dana atau cost of fund (CoF), yang berpotensi memengaruhi kemampuan BPD menyalurkan pembiayaan dengan harga kompetitif.
Karena itu, Asbanda mendorong kebijakan nasional yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi di tingkat pusat dan ketahanan keuangan daerah.
BPD Didorong Setara
Asbanda juga mendorong terciptanya level playing field bagi BPD dalam berbagai program dan transaksi pemerintah.
BPD yang memiliki standar teknologi, tata kelola, kualitas layanan dan manajemen risiko yang baik dinilai perlu memperoleh kesempatan setara sebagai bank penyalur maupun mitra pemerintah.
Dana pemerintah yang ditempatkan pada BPD sehat juga diharapkan dapat diarahkan untuk pembiayaan sektor produktif seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan, BPD harus terus bertransformasi dan tidak hanya dipandang sebagai bank milik pemerintah daerah.
“BPD harus menjadi bank yang kompetitif, profesional, sehat, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digitalisasi,” katanya.
Menurut Mian, penguatan permodalan, peningkatan layanan, transformasi digital dan sinergi dengan berbagai pihak menjadi langkah penting untuk memperbesar kontribusi BPD terhadap perekonomian daerah.
Tiga Rekomendasi
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai likuiditas BPD secara nasional masih memadai. Namun, tingginya cost of fund menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan.
Fauzi menyebut tingginya biaya dana antara lain dipengaruhi ketergantungan BPD terhadap dana institusi dengan special rate serta pola dana APBD.
Ia menyampaikan tiga rekomendasi. Pertama, BPD perlu segera menyelesaikan konsolidasi Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperkuat modal inti dan akses likuiditas intra-grup.
Kedua, Tabungan Simpeda perlu dimodernisasi menjadi digital account berbasis aplikasi untuk menjaring nasabah ritel non-ASN sekaligus menekan biaya dana.
Ketiga, BPD perlu membangun platform teknologi dan keamanan siber secara bersama.
Fauzi menegaskan, transformasi BPD tidak cukup hanya mengandalkan dukungan pemerintah dan regulator. Manajemen BPD juga harus memperkuat tata kelola, mempercepat digitalisasi, menekan biaya dana serta meningkatkan pembiayaan bagi UMKM dan sektor produktif.
“Dukungan dari Pemerintah, DPR RI dan KSSK akan terus hadir untuk menjaga ketahanan serta stabilitas likuiditas BPD. Namun, kunci utama transformasi dan daya saing BPD tetap berada di tangan manajemen BPD itu sendiri,” ujarnya.
Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi berharap seminar tersebut menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah untuk memperkuat peran bank pembangunan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Undian Nasional Tabungan Simpeda Tahun XXXVII-2026 yang diselenggarakan di Bengkulu.(SAN)
