FACEINDONESIA.CO.ID- Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperkuat peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) guna menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional. Langkah ini dilakukan melalui penataan kewenangan, percepatan perbaikan sarana dan prasarana, serta penguatan pengawasan program pertanian hingga ke tingkat lapangan.
Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan. Penandatanganan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Amran menegaskan, penyuluh pertanian merupakan ujung tombak pemerintah dalam memastikan kebijakan dan program pertanian berjalan efektif. Para penyuluh dinilai memahami kondisi serta kebutuhan petani secara langsung sehingga memiliki peran penting dalam mempercepat pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, penataan kewenangan penyuluh di bawah koordinasi pemerintah pusat bertujuan memangkas rantai birokrasi dan memastikan bantuan serta program pertanian benar-benar terlaksana di lapangan.
Amran juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran sektor pertanian. Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan sekitar Rp30 triliun. Jika ditambah dukungan pembangunan irigasi dan infrastruktur pangan lainnya, total anggaran pemerintah untuk sektor pangan mencapai sekitar Rp144 triliun.
Ia mengingatkan agar anggaran yang telah disiapkan dan bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi petani, tanpa terkendala dalam pelaksanaannya.
Penguatan penyuluhan pertanian juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan swasembada pangan. Amran menyampaikan bahwa target swasembada beras yang semula direncanakan tercapai dalam empat tahun berhasil diraih pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia optimistis capaian tersebut dapat dipertahankan hingga akhir 2026, dengan dukungan ketersediaan stok pangan nasional yang dinilai masih kuat.
Selain menata kelembagaan dan tenaga penyuluh, Kementerian Pertanian mempercepat perbaikan fasilitas penyuluhan yang mengalami kerusakan di berbagai daerah. Sejumlah kantor penyuluh dilaporkan berada dalam kondisi memprihatinkan, mulai dari atap bocor hingga bangunan yang tidak memadai untuk menunjang kegiatan para penyuluh.
Melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, perbaikan fasilitas tersebut diharapkan dapat dilakukan lebih cepat.
Kementerian Pertanian juga melakukan penyesuaian alokasi anggaran tahun ini untuk mempercepat perbaikan kantor penyuluh yang mengalami kerusakan berat. Pembenahan ditargetkan mulai diselesaikan dalam waktu dekat dan dilanjutkan secara bertahap hingga tahun depan.
Sementara itu, Tito Karnavian menilai kesepahaman tersebut penting untuk mengatasi hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat pelaksanaan program pertanian di daerah.
Ia menjelaskan, penyuluh pertanian selama ini berada dalam jalur koordinasi dinas pertanian kabupaten/kota. Kondisi tersebut dapat menjadi kendala apabila dukungan pemerintah daerah terhadap program pusat belum berjalan optimal.
Tito mencontohkan penyaluran anggaran hampir Rp900 miliar untuk penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan keterangannya, realisasi anggaran di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah mencapai sekitar 70–80 persen, sedangkan di Aceh masih berkisar 50–60 persen.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan anggaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk petani yang terdampak bencana.
Melalui penguatan peran penyuluh, penataan koordinasi, dan perbaikan fasilitas, pemerintah berharap pelaksanaan program pertanian semakin efektif sekaligus mendukung keberlanjutan swasembada pangan nasional.(SAN)
