FACEINDONESIA.CO.ID- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Hingga 17 November 2026, penyaluran rumah subsidi telah mencapai 207.023 unit atau 59,15 persen dari target 350 ribu unit sepanjang 2026. Total nilai pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp25,80 triliun.
Pemerintah optimistis capaian tersebut masih dapat ditingkatkan hingga akhir tahun. Salah satu upayanya melalui dua agenda akad massal yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Maruarar yang akrab disapa Ara menyampaikan apresiasi tersebut saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja BP Tapera di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Saya lihat kerja BP Tapera sudah baik. Bahkan saya tidak pernah lagi mendengar adanya keluhan soal rumah subsidi. Saya senang dan mengapresiasi progres kerjanya,” ujar Ara.
Menurutnya, pengelolaan program perumahan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme birokrasi. Dibutuhkan terobosan, kreativitas, serta kemampuan membaca peluang agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien.
Ara juga mengapresiasi kontribusi BP Tapera, perbankan nasional, termasuk bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bank pembangunan daerah, asosiasi pengembang perumahan, serta seluruh pemangku kepentingan yang mendukung pembiayaan rumah subsidi melalui FLPP.
Dia menegaskan, penguatan koordinasi, tata kelola yang akuntabel, inovasi pembiayaan, serta percepatan proses di perbankan dan pengembang menjadi faktor penting untuk meningkatkan realisasi penyaluran.
Langkah tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.
Jawa Barat Terbesar
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, dari 34 provinsi di Indonesia, baru tujuh provinsi yang menjadi penopang peningkatan penyaluran FLPP.
Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan realisasi penyaluran terbesar, yakni 46.044 unit atau 87,55 persen dari target 52.591 unit. Nilai pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp5,79 triliun.
Posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan realisasi 18.928 unit atau 37,86 persen dari target 50.000 unit. Nilai pembiayaannya mencapai Rp2,26 triliun.
Sementara itu, Sulawesi Selatan berada di posisi ketiga dengan penyaluran 17.646 unit atau 88,23 persen dari target 20.000 unit. Total pembiayaan mencapai Rp2,20 triliun.
“Capaian tersebut menjadikan Sulawesi Selatan sebagai satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk dalam tiga besar penyaluran FLPP nasional,” kata Heru.
Dia menjelaskan, percepatan penyaluran rumah subsidi membutuhkan sinergi kuat antara perbankan dan asosiasi pengembang. Perbankan diharapkan mempercepat penyelesaian administrasi hingga akad kredit, sedangkan pengembang perlu mempercepat pembangunan rumah agar semakin banyak unit siap huni tersedia.
“Kami mengharapkan akselerasi dari asosiasi pengembang agar proses pembangunan menghasilkan unit ready stock. Dari sisi perbankan, proses di sisi demand juga diharapkan segera menjadi realisasi,” ujarnya.
Siapkan Akad Massal 101 Ribu Unit
Heru optimistis target penyaluran 350 ribu unit rumah subsidi pada 2026 masih dapat dikejar. Untuk mendukung percepatan tersebut, BP Tapera telah menyiapkan dua agenda akad massal keempat dan kelima pada Desember 2026.
Agenda pertama akan digelar di Kabupaten Bekasi dengan target 30 ribu unit rumah. Selanjutnya, akad massal di Jawa Timur ditargetkan mencakup 71 ribu unit.
Dengan demikian, total terdapat 101 ribu unit rumah subsidi yang masuk dalam dua agenda akad massal tersebut.
“Kita masih memiliki dua agenda besar akad massal yang akan digelar pada Desember 2026, yakni di Kabupaten Bekasi sebanyak 30 ribu unit dan Jawa Timur 71 ribu unit. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target rumah subsidi,” pungkas Heru.
Melalui percepatan penyaluran FLPP dan penguatan kolaborasi dengan perbankan serta pengembang, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang terjangkau.(SAN)






