FACEINDONESIA.CO.ID- Pemerintah mendorong penguatan pengawasan terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) guna memastikan pengelolaan dana haji semakin transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.
Upaya tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, revisi regulasi tersebut juga bertujuan memperkuat koordinasi kelembagaan antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dengan BPKH, termasuk meningkatkan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan.
“Peningkatan koordinasi kelembagaan antara menteri dan badan, penguatan peran Pemerintah dalam pengawasan badan,” ujar Irfan saat menyampaikan pandangan Presiden terhadap RUU Pengelolaan Keuangan Haji dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Irfan, koordinasi yang lebih kuat antara kementerian dan BPKH diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dalam pandangan Presiden, terdapat lima materi utama yang menjadi perhatian dalam RUU tersebut. Di antaranya penguatan peran pemerintah dalam mengawasi BPKH, peningkatan koordinasi antara menteri dan badan, serta pemanfaatan cadangan modal untuk mengantisipasi risiko penempatan dan investasi dana haji.
Selain itu, RUU tersebut juga mengatur optimalisasi nilai manfaat dari investasi langsung yang dilakukan BPKH.
Pemerintah, kata Irfan, menyambut baik pembahasan revisi undang-undang tersebut bersama DPR secara lebih mendalam dan komprehensif sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji diperlukan untuk memberikan ruang lebih luas kepada BPKH dalam mengembangkan nilai manfaat dana haji.
Marwan mengungkapkan, dana kelolaan BPKH saat ini telah mencapai lebih dari Rp200 triliun. Namun, besarnya dana tersebut dinilai belum diikuti pertumbuhan nilai manfaat yang signifikan bagi jemaah haji.
“Dana kelolaan ini cukup besar. Karena bertambah terus, tapi dalam hal timbal balik atau nilai manfaat, kita belum melihat pertumbuhan yang signifikan memberikan dampak manfaat bagi jemaah haji,” ujar Marwan.
Menurutnya, perubahan regulasi diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi BPKH untuk mengembangkan instrumen investasi yang menghasilkan imbal hasil lebih optimal.
Meski demikian, pengelolaan investasi tetap harus mengutamakan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan akuntabilitas agar dana jemaah tetap terlindungi.
Marwan juga mendorong agar investasi BPKH lebih diarahkan pada ekosistem penyelenggaraan ibadah haji, seperti sektor penerbangan, perhotelan, dan konsumsi.
Investasi pada sektor tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji sekaligus berpotensi memberikan nilai tambah bagi dana jemaah.
“Kalau investasinya lebih cermat, maka kita sebetulnya cukup di ekosistem haji saja. Jadi keuangan ekosistem haji itu meliputi penerbangan, hotel, konsumsi. Mestinya di situ,” jelasnya.
Selain optimalisasi investasi, Marwan menegaskan pentingnya pengaturan klausul perlindungan dana haji dalam revisi undang-undang. Pasalnya, setiap investasi memiliki risiko keuntungan maupun kerugian sehingga mekanisme pertanggungjawaban pengelola harus diatur secara jelas.
Dia juga menyoroti ketentuan tanggung renteng dalam undang-undang sebelumnya yang membebankan kerugian investasi kepada para pengelola. Ketentuan tersebut dinilai perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan alternatif perlindungan, termasuk kemungkinan penyediaan dana jaminan kerugian.
“Jangan sampai uang haji ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena salah kelola. Instrumen apa yang akan dipakai untuk mengamankan ini? Kemungkinan-kemungkinan ini saya kira yang akan dimasukkan dalam klausul di pasal-pasal nanti,” tegasnya.
Marwan berharap fleksibilitas pengelolaan investasi BPKH dapat berjalan seiring dengan penguatan tata kelola, pengawasan, serta mitigasi risiko. Dengan demikian, pengembangan nilai manfaat dana haji tetap mengedepankan keamanan dan kepentingan jemaah.
Penguatan regulasi ini diharapkan menjadi langkah penting untuk memastikan dana haji dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi jemaah Indonesia.(SAN)






