FACEINDONESIA.CO.ID- Harga sejumlah bahan pokok di berbagai daerah perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Kenaikan harga beras, cabai, daging, hingga minyak goreng berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat.
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia (BI) per Jumat (6/11/2026), sejumlah komoditas pangan masih berada pada level tinggi. Harga beras kualitas bawah I tercatat Rp15.000 per kilogram (kg), beras medium I Rp16.750 per kg, dan beras super I Rp18.050 per kg.
Sementara itu, harga cabai merah besar mencapai Rp70.650 per kg, cabai merah keriting Rp89.150 per kg, cabai rawit hijau Rp75.550 per kg, dan cabai rawit merah Rp95.150 per kg.
Harga bawang putih tercatat Rp38.300 per kg dan bawang merah Rp37.400 per kg. Untuk komoditas protein hewani, daging ayam mencapai Rp38.750 per kg, daging sapi kualitas I Rp153.700 per kg, serta telur ayam Rp29.200 per kg.
Adapun minyak goreng curah dijual Rp20.400 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I Rp24.000 per kg, dan gula pasir lokal Rp19.650 per kg.
Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Afaqa Hudaya, mengungkapkan empat faktor yang menyebabkan harga beras medium masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun stok beras Perum Bulog telah mencapai 4,59 juta ton.
Menurut Afaqa, besarnya cadangan beras pemerintah belum otomatis membuat harga di tingkat konsumen menjadi terjangkau. Pasalnya, sebagian stok masih tersimpan di gudang pemerintah dan belum sepenuhnya disalurkan ke pasar.
“Salah satu penyebabnya adalah stok yang masih terkonsentrasi di gudang pemerintah sehingga belum sepenuhnya tersalurkan ke pasar untuk menekan harga,” ujarnya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Faktor kedua adalah volume intervensi pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dinilai masih terbatas dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional.
Ketiga, masih ditemukan kebocoran distribusi beras SPHP, termasuk praktik pengemasan ulang yang kemudian dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.
Keempat, penyimpanan beras terlalu lama berisiko menurunkan kualitas sehingga mengurangi minat pasar dan efektivitas operasi pasar.
“Masalah utama saat ini ada di penyaluran, bukan di ketersediaan,” tegas Afaqa.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Indef mendorong pemerintah mengoptimalkan penyaluran cadangan beras pemerintah dan meningkatkan volume SPHP secara bertahap. Distribusi juga perlu diprioritaskan ke provinsi dengan inflasi pangan tinggi melalui pasar rakyat.
Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut kenaikan harga cabai di sejumlah daerah dipengaruhi faktor cuaca, termasuk kemarau panjang yang berdampak pada penurunan produksi.
“Memang cabai rawit, kemudian cabai keriting, cabai rawit merah sedikit mengalami kenaikan. Itu karena memang faktor cuaca,” kata Budi seusai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Meski demikian, Budi menyatakan harga sejumlah komoditas pangan secara nasional relatif stabil. Namun, distribusi yang belum merata menyebabkan harga di beberapa daerah mengalami kenaikan.
Pemerintah berupaya membantu pengiriman komoditas dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan pasokan.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri juga memastikan pemantauan harga bahan pokok terus dilakukan. Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta meningkatkan pemantauan langsung ke pasar, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.
“Termasuk berbagai komoditas dan kita akan terus berupaya memastikan stabilisasi harga itu bisa kita lakukan,” ujar Dyah di Sukoharjo, Jumat (6/11/2026).
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Imas Aan Ubudiyah meminta Kementerian Perdagangan segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan kenaikan harga bahan pokok. Menurutnya, lonjakan harga pangan akan semakin membebani pengeluaran rumah tangga.
“Ini tentu semakin menambah beban rumah tangga. Jangan sampai masyarakat semakin terjepit karena penghasilan yang dimiliki tidak lagi sebanding dengan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Politikus PKB tersebut mengingatkan, kenaikan harga pangan tidak boleh dianggap sepele. Jika terus berlangsung, masyarakat berpotensi mengurangi belanja, mengubah pola konsumsi, bahkan mengesampingkan kebutuhan lain demi memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
“Pemerintah harus hadir dan segera mengendalikan harga agar beban masyarakat tidak semakin berat,” tegas Imas.
Ia juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan di seluruh daerah, terutama menjelang akhir tahun. Koordinasi antara Kemendag, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, Bulog, serta pelaku usaha perlu diperkuat agar stabilitas harga sembako tetap terjaga dan daya beli masyarakat terlindungi.(ZID)
