FACEINDONESIA.CO.ID-Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengingatkan kebijakan impor yang terbuka tanpa batas dapat mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.
Menurut Sarmuji, kebijakan impor perlu ditata dengan mempertimbangkan kemampuan produksi industri nasional. Jika impor dibuka tanpa memperhatikan kondisi tersebut, produk dalam negeri akan semakin sulit bersaing di pasar.
“Kalau izin impor terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, sektor industri dalam negeri tentu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu,” kata Sarmuji di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Karena itu, Sarmuji menilai penataan kebijakan impor membutuhkan sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat ditangani Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sendiri.
“Kita membutuhkan kerja sama dengan banyak stakeholder,” ujarnya.
Sarmuji mengatakan, persoalan impor menjadi salah satu hal yang perlu dipetakan untuk memastikan industri nasional tetap tumbuh dan memiliki daya saing. Kemenperin, kata dia, harus mengambil peran lebih besar sebagai akselerator pertumbuhan industri.
“Kita harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat,” tegasnya.
Menurut Sarmuji, pertumbuhan industri berkaitan erat dengan target pertumbuhan ekonomi nasional. Industri tidak hanya menciptakan nilai tambah, tetapi juga menjadi salah satu sektor penting dalam penyerapan tenaga kerja.
“Kalau pertumbuhan industrinya tidak tinggi, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apalagi dalam penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar,” katanya.
Sarmuji meminta seluruh jajaran Kemenperin aktif memetakan berbagai hambatan yang dihadapi setiap subsektor industri. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat dan memberikan dampak langsung bagi dunia usaha.
Impor Perlu Sinergi Lintas Kementerian
Sarmuji menegaskan, persoalan industri, termasuk kebijakan impor, berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah. Karena itu, koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain perlu diperkuat.
Ia menyebut Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan sebagai sejumlah kementerian yang memiliki keterkaitan dengan persoalan industri.
Menurutnya, harmonisasi kebijakan antarkementerian penting agar kebijakan perdagangan dan impor tidak menekan industri nasional yang tengah meningkatkan kapasitas produksi.
Selain memperkuat koordinasi, Sarmuji meminta jajarannya membuka ruang komunikasi dengan pelaku industri dan pihak-pihak yang memahami persoalan di lapangan.
Ia menilai masukan dari berbagai pihak diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran lebih utuh mengenai tantangan yang dihadapi industri.
Sarmuji berharap kepemimpinannya di Kemenperin dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan industri nasional.
“Jangan sampai keberadaan saya sebagai Menteri itu biasa-biasa saja. Kita harus meninggalkan legacy, harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat,” tegasnya.(ZID)
