FACEINDONESIA.CO.ID- Percepatan pembangunan perkebunan rakyat membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten guna mempercepat berbagai program perkebunan dari sektor hulu hingga hilir.
Upaya tersebut dilakukan melalui partisipasi BPDP dalam APKASI Expo 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.
Dalam agenda tahunan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tersebut, BPDP membuka booth informasi dan menggelar talkshow yang menghadirkan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu Normansyah Syahruddin, serta Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir Mohammad Alfansyah.
Kehadiran BPDP menjadi bagian dari upaya memperkenalkan berbagai program kepada kepala daerah sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten dalam mempercepat pelaksanaannya di daerah.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim mengatakan, pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis dalam pembangunan perkebunan karena berada dekat dengan para pekebun dan memahami kondisi masyarakat di daerah.
Menurut Zaid, kolaborasi pusat dan daerah penting karena pembangunan perkebunan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas di sektor hulu hingga penciptaan nilai tambah di sektor hilir.
“BPDP memiliki instrumen pendanaan dan program, sementara pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman terhadap kondisi di lapangan. Kami berharap kolaborasi ini dapat membuat pelaksanaan program menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar,” ujar Zaid.
Di sektor hulu, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Syahruddin menekankan pentingnya dukungan pemerintah kabupaten untuk mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta pembangunan sarana dan prasarana perkebunan.
Dukungan pemerintah daerah diperlukan dalam proses pengusulan dan verifikasi calon penerima serta lahan, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, hingga memastikan ketersediaan benih unggul sesuai persyaratan.
Hingga 19 Agustus 2026, Program PSR telah menjangkau 187.782 pekebun dengan luas lahan mencapai 428.745 hektare. Program tersebut didukung pendanaan sebesar Rp12,86 triliun.
Normansyah berharap pemerintah daerah dapat mempercepat berbagai proses yang menjadi kewenangannya sehingga manfaat program segera dirasakan para pekebun.
Sementara itu, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan riset untuk membangun industri perkebunan yang semakin maju dan berdaya saing.
Menurutnya, pemerintah kabupaten dapat membantu memperluas informasi dan akses masyarakat terhadap program pendidikan dan pelatihan BPDP. Pemerintah daerah juga dapat mengidentifikasi kebutuhan serta potensi daerah yang bisa dikembangkan melalui riset.
Sejak 2016, program pendidikan dan pelatihan BPDP telah memberikan manfaat kepada 13.265 penerima beasiswa dan 32.152 penerima pelatihan.
Pada 2026, kuota penerima beasiswa ditingkatkan menjadi 5.000 orang untuk jenjang pendidikan D1 hingga S1.
Melalui APKASI Expo 2026, BPDP berharap komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten semakin kuat. Dengan demikian, berbagai program perkebunan dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya semakin luas bagi masyarakat.
“Pada akhirnya, pembangunan perkebunan bukan hanya tentang tanaman atau angka produksi. Ini tentang bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan bagi pekebun, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menyiapkan masa depan sektor perkebunan. Karena itu, mari kita kuatkan sinergi antara BPDP, pemerintah daerah, dan para pekebun,” tutup Zaid.(DRI)
