FACEINDONESIA.CO.ID – Lapangan Bumi Perkemahan Sarongge Valley, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, menjadi lokasi penyelenggaraan Jambore Perdana Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Cianjur, Sabtu (27/6/2026). Kegiatan ini tercatat sebagai jambore ABPEDNAS pertama yang digelar secara resmi di tingkat kabupaten di Indonesia.
Ratusan pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur hadir dalam agenda yang berfokus pada penguatan kapasitas dan konsolidasi kelembagaan desa.
Turut hadir Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian, perwakilan Kejaksaan Negeri Cianjur, Wakil Ketua Umum DPP ABPEDNAS Irfan Aghasar, serta sejumlah tokoh daerah. Acara diawali dengan sambutan, santunan anak yatim, dan pembagian doorprize.
Bupati Wahyu menegaskan, jambore bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang belajar bersama bagi anggota BPD melalui diskusi, pelatihan, dan pertukaran pengalaman antardesa.
“Penguatan sinergi di tingkat desa menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, isu peningkatan kesejahteraan anggota BPD juga mengemuka. Menanggapi aspirasi itu, Pemkab Cianjur menyatakan akan melakukan kajian sesuai prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP ABPEDNAS Irfan Aghasar menyampaikan arahan terkait penanganan dugaan penyimpangan dana desa. Ia menekankan pendekatan yang membedakan kesalahan administratif dengan tindak pidana.
Menurut Irfan, kekeliruan teknis yang tidak menimbulkan kerugian dan telah diperbaiki akan lebih diutamakan melalui pendampingan dan pembinaan.
Namun, ia menegaskan tindakan yang mengandung unsur kesengajaan, manipulasi, dan penyalahgunaan anggaran tetap akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Melalui jambore ini, ABPEDNAS menegaskan perannya sebagai jembatan penguatan tata kelola desa sekaligus pendamping bagi aparatur desa agar bekerja sesuai aturan tanpa dibayangi ketakutan akibat kesalahan administratif.
Jambore Perdana ABPEDNAS Cianjur diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kelembagaan desa, meningkatkan transparansi, dan mendorong pembangunan desa yang lebih akuntabel.(BRA)
