FACEINDONESIA.CO.ID – Maraknya kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban jaringan online scammer di Kamboja mendorong lahirnya riset mengenai strategi komunikasi politik pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan.
Penelitian ini merupakan bagian dari Hibah Penelitian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) 2026 yang dilakukan Nani Nurani Muksin bersama Muhamad Hapipi. Hasil riset diharapkan menjadi rekomendasi akademik bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik terkait pelindungan PMI.
Pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara. Tim peneliti juga mewawancarai pejabat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), perwakilan IOM, ILO, serta PMI yang pernah bekerja di Kamboja.
Penelitian bertajuk Strategi Komunikasi Politik Pemerintah dalam Penanganan Online Scammer di Kamboja bagi Pekerja Migran Indonesia itu mengkaji peran komunikator, pesan, media, sasaran komunikasi, hingga strategi pemerintah dalam menghadapi praktik penipuan yang menyasar PMI.
Nani Nurani Muksin mengatakan, persoalan online scammer bukan hanya terkait kejahatan siber, tetapi juga menyangkut efektivitas komunikasi publik. Karena itu, pemerintah perlu membangun strategi komunikasi yang mampu menjangkau masyarakat sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.
Menurutnya, informasi mengenai migrasi aman harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan memanfaatkan berbagai platform digital yang dekat dengan masyarakat, khususnya generasi usia produktif yang rentan menjadi sasaran perekrut ilegal.
Kepala BP3MI Sumatera Utara, Budi Novijanto, menyambut baik penelitian tersebut. Ia menilai hasil riset dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan dan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk melindungi calon pekerja migran Indonesia.
Dalam FGD, peserta juga membahas tantangan penanganan kasus, mulai dari pola rekrutmen melalui media digital, rendahnya literasi migrasi aman, hingga pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam menyampaikan pesan pencegahan.
Muhamad Hapipi berharap penelitian ini menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat kebijakan komunikasi pemerintah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai modus kejahatan transnasional yang memanfaatkan teknologi digital.
Menurutnya, sinergi antara akademisi, pemerintah, aparat penegak hukum, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam membangun strategi komunikasi yang efektif untuk melindungi PMI dari praktik perekrutan nonprosedural dan eksploitasi jaringan online scammer.(BRA)
