FACEINDONESIA.CO.ID – Pemerintah terus mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang semakin membebani devisa dan subsidi energi nasional. Salah satu langkah yang didorong ialah pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG berbasis sumber daya dalam negeri.
Berdasarkan laporan Ditjen Migas Kementerian ESDM 2025, impor LPG kini sudah mendominasi lebih dari 75 persen kebutuhan nasional. Pada 2021, impor LPG tercatat 6,34 juta ton dari total konsumsi 8,36 juta ton. Angka itu meningkat menjadi 7,49 juta ton pada 2025 dari konsumsi nasional sebesar 9,24 juta ton.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tingginya impor LPG membuat devisa negara terkuras hingga Rp120 triliun-Rp150 triliun per tahun.
“Kalau harga minyak dunia naik, pengeluaran devisa untuk LPG pasti makin besar,” ujar Bahlil di Jakarta, pekan ini.
Selain membebani devisa, subsidi LPG dalam APBN juga terus meningkat. Data Kementerian Keuangan mencatat subsidi LPG mencapai Rp67,6 triliun pada 2021, naik menjadi Rp100,4 triliun pada 2022. Angkanya kemudian berada di Rp74,3 triliun pada 2023, Rp80,9 triliun pada 2024, dan Rp87 triliun pada 2025.
Menurut Bahlil, efisiensi subsidi hanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan bahan baku energi domestik untuk menggantikan LPG impor.
Pemerintah pun mempercepat proyek hilirisasi batu bara menjadi DME yang digarap MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga. Proyek tersebut telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam groundbreaking proyek hilirisasi tahap kedua pada April 2026.
Pengamat energi sekaligus Guru Besar FTUI, Iwa Garniwa menilai keberhasilan DME tidak cukup hanya dengan membangun pabrik. Pemerintah juga harus memastikan dukungan insentif fiskal dan kebijakan subsidi agar harga DME kompetitif di masyarakat.
“DME sangat sensitif terhadap harga batu bara dan biaya investasi gasifikasi yang tinggi. Jika harga batu bara di atas US$60 per ton, DME sulit bersaing tanpa subsidi,” katanya.
Iwa mendorong reformasi subsidi energi secara bertahap dari subsidi komoditas menjadi subsidi langsung kepada masyarakat berbasis DTKS.
Menurutnya, tanpa reformasi tersebut, transisi menuju jargas, kompor listrik, maupun DME akan berjalan lambat.
Ia juga meminta pemerintah menyiapkan indikator keberhasilan proyek DME, mulai dari penurunan impor LPG, penghematan subsidi, hingga penurunan emisi.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyusun peta jalan diversifikasi energi rumah tangga sesuai karakteristik wilayah. Jaringan gas bumi dinilai cocok untuk kota besar, kompor listrik untuk daerah surplus listrik, sedangkan DME bisa diterapkan di wilayah non-pipa seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan.
Dengan strategi tersebut, potensi pengurangan impor LPG diperkirakan mencapai 4,5 juta ton hingga 6,5 juta ton per tahun atau setara 55-75 persen dari total impor saat ini.
Pengamat energi migas Hadi Ismoyo menambahkan, pengembangan infrastruktur DME membutuhkan kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha.
“Infrastruktur kompor DME sudah ada di Lemigas. Tinggal membangun pabrik dalam skala besar dan memperkuat distribusinya,” ujarnya. (San)
