Menteri PKP Siapkan 197 Titik Lahan Huntap Korban Bencana di Sumatera

Dok.Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

FACEINDONESIA.CO.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapan pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera.
Penegasan itu disampaikan Maruarar dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Mendagri Tito Karnavian, jajaran kementerian/lembaga, TNI-Polri, serta anggota DPR RI.

Ara menyampaikan, seluruh tahapan penyediaan huntap telah disiapkan secara menyeluruh, mulai dari penetapan lokasi clear and clean, pendataan by name by address, penyusunan detail engineering design (DED), hingga proses lelang dan pembangunan.

Bacaan Lainnya

“Kami sudah siap. Saat ini sudah masuk tahap paling ujung, yakni pembangunan hunian tetap,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Berdasarkan data per 9 Januari 2026, total rumah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 189.308 unit, dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan hingga hanyut.

Pemerintah juga telah menyiapkan lahan relokasi sebanyak 197 titik. Di Aceh tersedia 153 lokasi seluas 473 hektare dengan potensi pembangunan 28.311 unit rumah. Sementara di Sumatera Utara terdapat 16 lokasi seluas 58 hektare, dan di Sumatera Barat 28 lokasi seluas 53 hektare.

Ara menegaskan, pembangunan huntap harus memenuhi tiga kriteria utama, yakni aman dari risiko bencana, tidak bermasalah secara hukum, serta dekat dengan pusat aktivitas dan mata pencaharian warga.

Dalam rapat tersebut, ia juga mengusulkan percepatan penganggaran dan pengadaan agar pembangunan huntap dapat dimulai pada Februari 2026, dengan Aceh Tamiang sebagai lokasi awal.

Selain itu, Ara menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar penanganan pascabencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

“Kami menunggu data final dari BPS. Satu data ini menjadi kunci agar tidak ada perbedaan angka dan seluruh langkah penanganan bisa terkoordinasi dengan baik,” tutupnya. (San)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *