Kemenko PM Gandeng Kementan, Pertanian Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan

FACEINDONESIA.CO.ID-Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga mendorong penciptaan peluang usaha, memperluas akses pasar, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Bacaan Lainnya

Penguatan kerja sama tersebut dibahas Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pertemuan di Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).

Pembahasan mencakup pengembangan program pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian, mulai dari penentuan wilayah prioritas hingga pemilihan komoditas potensial sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Muhaimin menilai sektor pertanian memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Pasalnya, sektor ini mencakup berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil pertanian.

Karena itu, program pemberdayaan perlu dirancang secara terpadu agar manfaatnya tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

“Kami melihat Kementan saat ini juga terus melakukan berbagai ekosistem pemberdayaan, baik berbasis zona lokasi, lokus, maupun berbasis kepada komoditas,” ujar Muhaimin seusai pertemuan.

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan mempertajam pelaksanaan program pemberdayaan di 88 kabupaten/kota yang menjadi wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan.

Dari sejumlah wilayah tersebut, pemerintah akan menentukan lokasi percontohan dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan dan kebutuhan penanganan di masing-masing daerah.

Program yang dijalankan akan disesuaikan dengan potensi lokal, di antaranya usaha peternakan ayam serta budi daya cabai, singkong, dan kopi.

Pemerintah juga mendorong pengembangan kegiatan ekonomi produktif yang mampu memberikan hasil dalam waktu relatif cepat. Pada saat yang sama, program tersebut diharapkan dapat membangun fondasi usaha yang kuat untuk jangka menengah dan panjang.

Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah hilirisasi kelapa. Pengembangan komoditas ini telah menghasilkan berbagai produk yang mampu menembus pasar ekspor sehingga berpeluang memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan pentingnya membangun ekosistem pertanian secara menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga pemasaran produk.

“Dari hulu sampai hilir harus jelas. Mulai dari penanaman dan pengelolaan di hulu, kemudian pengemasan, target konsumennya, sampai produknya masuk pasar atau bahkan menjadi komoditas ekspor. Itulah bukti bahwa sistem pemberdayaan berjalan,” kata Cak Imin.

Untuk mendukung strategi tersebut, Kemenko PM akan mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait agar pelaksanaan program pemberdayaan serta alokasi anggaran dapat berjalan lebih terarah dan tepat sasaran.

Selain memperkuat produksi bersama Kementan, pemerintah juga akan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas pengemasan produk, perluasan akses pasar, pemberdayaan ekonomi desa, serta penyelesaian berbagai hambatan perdagangan.

Mantan Wakil Ketua DPR tersebut menekankan bahwa pembangunan ekosistem pertanian harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari penyiapan lahan, penanaman, produksi, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran.

Keterhubungan setiap tahapan tersebut dinilai penting agar hasil pertanian tidak hanya tersedia dalam jumlah memadai, tetapi juga memiliki nilai tambah dan jalur pemasaran yang jelas.

Melalui kolaborasi Kemenko PM dan Kementan, pemerintah berharap sektor pertanian dapat menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama di wilayah yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan.

Program pemberdayaan yang disesuaikan dengan potensi daerah dan terhubung dengan kebutuhan pasar diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga, memperluas kesempatan kerja, serta mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.(ZID)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *