FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat layanan pendidikan kesetaraan untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata. Melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C, masyarakat yang belum berkesempatan menempuh pendidikan formal tetap memiliki peluang memperoleh ijazah yang diakui negara hingga melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan setiap warga negara mendapatkan kesempatan pendidikan berkualitas tanpa dibatasi usia, kondisi ekonomi, maupun lokasi tempat tinggal.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal (PNFI), Gogot Suharwoto, mengatakan, Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) memiliki peran strategis dalam melengkapi layanan pendidikan formal sekaligus menjangkau masyarakat yang mengalami kendala mengakses sekolah.
Menurut Gogot, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memberikan kesempatan belajar bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari anak tidak sekolah, pekerja produktif, hingga warga yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Saat ini terdapat total 11.895 unit pendidikan nonformal yang aktif beroperasi di seluruh Indonesia, yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 13 tahun, sekaligus menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terkendala mengakses sekolah formal,” ujar Gogot di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kemendikdasmen juga memastikan ijazah pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ijazah pendidikan formal. Ijazah tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, termasuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Pengakuan tersebut dijamin melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Para lulusan Paket A, Paket B, maupun Paket C berhak menggunakan ijazah tersebut untuk mendaftar ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia,” tegas Gogot.
Selain ijazah, capaian akademik warga belajar pendidikan kesetaraan juga dapat dibuktikan melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA). Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025, peserta TKA jalur pendidikan nonformal mencakup murid kelas 6 Paket A, kelas 9 Paket B, dan kelas 12 Paket C. Sementara itu, peserta dari jalur pendidikan informal berasal dari kalangan murid sekolahrumah.
Gogot menjelaskan, hasil TKA menjadi salah satu indikator objektif untuk mengukur capaian pembelajaran warga belajar pendidikan nonformal. Nilai TKA Paket C juga dapat dilampirkan secara sah dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi.
Partisipasi warga belajar dalam pelaksanaan TKA tahun ini terbilang besar. Tercatat sebanyak 103.362 warga belajar Paket C mengikuti TKA secara nasional. Jumlah tersebut terdiri atas 93.274 peserta melalui moda daring dan 10.088 peserta melalui moda semi-daring.
Pelaksanaan TKA pendidikan kesetaraan menggunakan mata pelajaran yang sama dengan pendidikan formal. Penyelenggaraannya dilakukan secara serentak guna menjaga validitas dan kesetaraan hasil penilaian akademik.
Tidak hanya memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan, program kesetaraan juga membekali warga belajar dengan keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Penguatan program vokasional dan pelatihan kecakapan hidup menjadi salah satu upaya agar lulusan memiliki kesiapan memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.
Dari sisi pembelajaran, pendidikan kesetaraan menawarkan fleksibilitas waktu dan metode belajar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga. Meski demikian, kualitas pembelajaran tetap dijaga melalui penerapan kurikulum yang mengacu pada standar kurikulum pendidikan formal.
Proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Nonformal menggunakan target Satuan Kredit Kompetensi (SKK) melalui tiga metode utama, yakni tatap muka, pembelajaran berbasis modul, dan pembelajaran daring.
Evaluasi hasil belajar juga dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester di seluruh jenjang pendidikan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan optimal.
Gogot mengajak masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal agar memanfaatkan layanan pendidikan kesetaraan sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas diri dan meraih kesempatan pendidikan yang lebih tinggi.
“Dengan kurikulum yang terstandar, jaminan mutu pembelajaran, fleksibilitas waktu, serta keunggulan vokasional, kami mendorong seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan pendidikan kesetaraan demi meraih masa depan dan pendidikan yang lebih tinggi,” pungkasnya.(ZID)






