FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat sinergi dengan Dewan Pendidikan untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan, mulai dari pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan kebutuhan guru, hingga penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pendidikan 2026 di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (20/10).
Mengusung tema penguatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk semua, Rakernas menjadi forum koordinasi, pertukaran gagasan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.
Abdul Mu’ti menegaskan, kemitraan dengan Dewan Pendidikan diperlukan untuk memastikan layanan pendidikan bermutu dapat dinikmati seluruh masyarakat.
“Pemenuhan layanan pendidikan bermutu untuk semua dapat berjalan dengan baik melalui prinsip kemitraan. Dewan Pendidikan adalah mitra kami yang memberikan masukan sekaligus ide-ide cerdas agar pendidikan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Dewan Pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung sejumlah kebijakan, antara lain wajib belajar 13 tahun, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, pendidikan inklusif, penguatan karakter, serta penerapan pembelajaran mendalam (deep learning).
Selain itu, tantangan anak tidak sekolah, putus sekolah, kesenjangan mutu pendidikan, dan perundungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar dapat ditangani secara efektif.
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Rustono, mengatakan Rakernas menjadi sarana evaluasi dan koordinasi untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus merumuskan rekomendasi kepada pemerintah.
Ia berharap kolaborasi antarlembaga semakin kuat sehingga berbagai persoalan pendidikan dapat ditangani melalui rekomendasi yang konkret dan dapat dilaksanakan.
Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, turut mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas tersebut. Menurutnya, Dewan Pendidikan berperan penting dalam memberikan pertimbangan kebijakan, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pendidikan.
Astrid menilai masukan yang objektif dan konstruktif dibutuhkan agar kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mendorong Dewan Pendidikan menyampaikan pertimbangan berdasarkan bukti dan berani mengungkap kekurangan dalam layanan pendidikan.
Ia menyoroti tiga prioritas utama, yakni percepatan wajib belajar 13 tahun, penyelenggaraan pembelajaran bermutu dan inklusif, serta pemenuhan kebutuhan guru sesuai kondisi sekolah.
Sadimin berharap Rakernas menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan dapat ditindaklanjuti bersama sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan murid dan guru.
Mendikdasmen mengapresiasi kontribusi Dewan Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat partisipasi masyarakat di sektor pendidikan.
Ke depan, kemitraan tersebut diharapkan semakin erat melalui komunikasi terbuka, penyusunan rekomendasi sesuai kebutuhan lapangan, serta tindak lanjut yang terukur.
Sinergi ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua sekaligus menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.(ZID)
