FACEINDONESIA.CO.ID- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Relawan Nasional (Gernas), Gema Sasmita, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi nasional. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah mulai membuka akses ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengurangi dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan sumber daya alam dan sektor strategis.
Gema mengatakan, capaian ekonomi nasional pada Semester I 2026 menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,45 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen per Maret 2026 dan tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,68 persen.
Menurut Gema, perubahan tersebut tidak hanya tercermin dalam indikator makroekonomi, tetapi juga melalui kebijakan yang menyasar petani, nelayan, penambang rakyat, serta pelaku usaha di daerah.
Legalisasi Sumur Minyak Rakyat
Salah satu kebijakan yang disoroti Gema adalah terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang memberikan landasan hukum bagi pengelolaan sumur minyak rakyat. Kebijakan ini membuka peluang bagi sekitar 45.000 sumur rakyat untuk memperoleh kepastian hukum, termasuk melalui mekanisme pembelian minyak oleh Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selama berdekade-dekade, penambang tradisional diperlakukan seperti pelaku kriminal di tanah airnya sendiri. Negara kini harus hadir melalui regulasi yang memberikan kepastian hukum dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat,” kata Gema dalam forum evaluasi strategis di Jakarta.
Ia juga menyoroti penertiban sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung melalui Operasi Halilintar. Selain itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) disebut telah mengambil kembali 6,2 juta hektare kawasan hutan dari penguasaan ilegal.
Di sektor kelautan, Gema mengapresiasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menargetkan pembangunan 3.000 kampung nelayan modern. Program tersebut mencakup penyediaan dermaga, fasilitas logistik, dan penyimpanan dingin untuk membantu nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan.
Pemerintah juga menyiapkan 4.582 kapal penangkap ikan modern dengan kapasitas 10 hingga 1.500 gross tonnage (GT) untuk memperkuat armada perikanan nasional.
Perkuat Petani dan Ketahanan Pangan
Di sektor pertanian, Gema menilai penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk menjadi langkah penting untuk memperbaiki distribusi dan menekan biaya produksi petani.
Pemerintah juga menetapkan harga pembelian gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram dan menaikkan harga pembelian jagung menjadi Rp5.500 per kilogram. Dukungan infrastruktur pertanian dilakukan melalui distribusi 88.270 unit pompa air serta percepatan perbaikan jaringan irigasi.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam evaluasi tersebut, produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh 5,74 persen, sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 131.
Stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog juga tercatat mencapai 4,5 juta ton per Oktober 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor sejumlah komoditas strategis.
Kawal Program Makan Bergizi Gratis
Gema mengatakan, Gernas turut mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui jaringan relawan di berbagai daerah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran sekaligus mendorong keterlibatan petani dan pemasok pangan lokal.
Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama dalam menjaga keamanan pangan, meningkatkan standar pengelolaan dapur, dan memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Selain MBG, pemerintah menjalankan program Cek Kesehatan Gratis dengan target 130 juta orang pada 2026. Upaya peningkatan layanan kesehatan juga mencakup penguatan penanganan tuberkulosis (TBC) dan pemberian insentif bagi dokter spesialis yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Efisiensi Anggaran dan Investasi Danantara
Dalam bidang fiskal, Gema menyoroti kebijakan efisiensi belanja pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut diklaim menghasilkan penghematan anggaran sebesar Rp306,17 triliun yang diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional.
Sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi peningkatan kuota rumah subsidi dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun, program bedah rumah, pembangunan jembatan untuk akses anak sekolah, serta pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
Gema juga menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berpotensi memperkuat pemanfaatan aset dan dividen BUMN untuk investasi strategis.
Pengembangan industri masa depan mencakup produksi kendaraan nasional Maung Garuda bersama PT Pindad, kemitraan teknologi semikonduktor dengan Arm, pembangunan bandar antariksa, perluasan infrastruktur digital, serta pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste-to-energy (WTE).
Di sektor BUMN, Gema menyoroti peningkatan kinerja sejumlah perusahaan, termasuk Pupuk Indonesia, Pertamina, dan Pegadaian, sebagaimana tercantum dalam data evaluasi yang disampaikan.
Bagi Gema, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk memperkuat kedaulatan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik, pemerataan kesempatan usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gernas, lanjutnya, berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh petani, nelayan, penambang rakyat, dan masyarakat luas hingga 2029, sekaligus mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.(SAN)
