FACEINDONESIA.CO.ID – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan terutama terlihat pada layanan di dalam negeri, meski sejumlah aspek pelayanan di Arab Saudi masih perlu disempurnakan.
Penilaian tersebut disampaikan Marwan setelah Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyelesaikan rangkaian pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Menurutnya, Komisi VIII kini menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari Kementerian Haji dan Umrah sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan haji pada musim berikutnya.
“Secara umum penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik. Pelayanan di dalam negeri berjalan semakin tertata, mulai dari penetapan jemaah, proses visa, pemeriksaan istithaah kesehatan hingga distribusi kartu Nusuk. Ini menunjukkan persiapan yang dilakukan pemerintah sudah cukup optimal,” ujar Marwan di Jakarta, Sabtu (4/7).
Meski demikian, Marwan menegaskan masih ada sejumlah persoalan di Tanah Suci yang harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji akan memetakan berbagai kendala untuk merumuskan langkah perbaikan yang lebih efektif.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemeriksaan istithaah kesehatan. Menurutnya, proses tersebut sebaiknya dilakukan sekitar satu tahun sebelum keberangkatan agar calon jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatannya.
“Jika pemeriksaan dilakukan lebih awal, jemaah memiliki kesempatan menjaga kesehatannya. Dengan begitu, apabila akhirnya tidak memenuhi syarat kesehatan, mereka dapat menerima keputusan tersebut dengan lebih baik,” katanya.
Marwan juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan haji tahun depan berpotensi menghadapi tantangan biaya yang lebih besar. Kenaikan harga transportasi dan berbagai layanan pendukung diperkirakan akan memengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Menurutnya, Komisi VIII bersama Kementerian Haji akan mengkaji seluruh komponen biaya agar besaran BPIH tetap dapat dijaga semaksimal mungkin, meski beberapa komponen seperti tarif penerbangan dipengaruhi dinamika global.
Selain itu, ia menyoroti keterbatasan kapasitas di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), khususnya di Mina yang tidak mengalami penambahan area, sementara jumlah kebutuhan jemaah terus meningkat.
“Berbagai skema, termasuk tanazul, perlu terus dikembangkan agar pelayanan kepada jemaah tetap optimal. Semua akan menjadi bagian dari evaluasi bersama untuk penyelenggaraan haji berikutnya,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Marwan mengapresiasi seluruh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang telah bekerja pada penyelenggaraan haji pertama di bawah koordinasi Kementerian Haji dan Umrah.
Menurutnya, capaian yang diraih patut diapresiasi di tengah proses penataan kelembagaan dan penyempurnaan regulasi yang masih berlangsung.
“Semoga penyelenggaraan ibadah haji Indonesia terus meningkat dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.(DEN)
