FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggandeng PT Brantas Abipraya (Persero) untuk mempercepat penanganan darurat banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, khususnya di Desa Dayah Husein.
Kerja sama ini dilakukan melalui sejumlah pekerjaan penanganan sungai guna mengurangi risiko banjir yang kembali mengancam permukiman warga.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penunjukan Brantas Abipraya mempertimbangkan kesiapan dan kedekatan perusahaan dengan lokasi bencana, serta pengalaman dalam menangani pekerjaan serupa.
Menurutnya, langkah penanganan tersebut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi langsung di lokasi terdampak, sekaligus koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Sebagai langkah percepatan, Kementerian PU mengusulkan dua pekerjaan utama selama masa tanggap darurat. Keduanya meliputi normalisasi sungai, pembangunan tanggul dan krib di Sungai Krueng Meureudu, serta pembangunan satu unit sabo dam di bagian hulu sungai tersebut.
Dody menegaskan, Kementerian PU terus memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi melalui langkah tanggap darurat dan persiapan penanganan permanen untuk mengurangi risiko banjir berulang.
Pekerjaan normalisasi sungai dijadwalkan mulai 12 November 2026 dengan mengerahkan sedikitnya 10 unit excavator. Pengerjaan ini difokuskan pada penanganan sedimentasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai agar risiko luapan air dapat ditekan.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari, menyampaikan bahwa Kementerian PU telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyiapan lahan untuk tempat pembuangan material hasil galian normalisasi yang disediakan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Penanganan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan infrastruktur sumber daya air sekaligus mengurangi risiko bencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya.
Langkah tersebut dilakukan selama masa transisi darurat yang berlangsung hingga 31 Desember 2026. Kementerian PU berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar penanganan berjalan cepat, tepat, dan terukur serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman banjir susulan.(ZID)
