FACEINDONESIA.CO.ID – Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai potensi panas bumi bisa menjadi motor penggerak utama dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Penilaian ini didasarkan atas potensi panas bumi Indonesia yang mencapai 23,74 gigawatt (GW) karena berada di ring of fire, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.
“Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar dan ini bisa menjadi kekuatan. Tetapi, hingga saat ini belum dioptimalkan karena banyaknya permasalahan yang dihadapi, seperti ketersediaan infrastruktur untuk menuju ke panas bumi tersebut,” kata Fahmy dalam keterangannya.
Fahmy menyoroti pentingnya dukungan pemerintah untuk mempercepat pengembangan panas bumi di Indonesia. Di sisi lain, untuk mengembangkannya, maka membutuhkan perhatian khusus terutama dalam hal kesiapan infrastruktur. Ini disebabkan Indonesia memerlukan pembangunan interkoneksi antarpulau untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan.
“Kalau dibebankan sepenuhnya kepada investor, modal yang dibutuhkan akan sangat besar. Jika infrastrukturnya sudah tersedia, maka akan menarik investor untuk menggali potensi panas bumi kita,” kata Fahmy.
Target Panas Bumi dalam RUPTL
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah merencanakan penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 42,5 gigawatt (GW) dan pembangunan penyimpanan energi sebesar 10,2 GW. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 persen direncanakan berasal dari energi terbarukan. Untuk panas bumi, dialokasikan tambahan kapasitas sebesar 5,2 GW, dengan proyeksi kapasitas terpasang mencapai 1,1 GW pada tahun 2029.
Namun, realisasi EBT secara umum masih belum sesuai harapan. Mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), realisasi bauran EBT sepanjang 2024 hanya mencapai 14,68 persen, jauh dibawah target yang ditetapkan sebesar 19,5 persen.
Sebelumnya, pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa hingga Oktober 2025 kapasitas listrik berbasis energi bersih baru mencapai 14,4 persen dari total kapasitas nasional. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa target bauran listrik energi baru terbarukan (EBT) sebesar 15,9 persen pada 2025 sulit tercapai.
Menurut Tri, kondisi tersebut mencerminkan dua hal: potensi EBT Indonesia sebenarnya sangat besar namun pengembangannya masih perlu dipercepat, dan sistem pembangkit nasional masih didominasi energi fosil, terutama batu bara, yang hingga kini menjadi sumber utama pasokan listrik.
Belajar dari AS: Panas bumi jadi kunci strategis energi di era AI
Sementara itu, di tingkat global, pemanfaatan panas bumi semakin berkembang, terutama di Amerika Serikat (AS). Sebagai negara dengan kapasitas terpasang panas bumi terbesar di dunia, yakni mencapai 3,93 GW, Amerika Serikat semakin agresif dalam mengembangkan pemanfaatan energi panas bumi. Reuters melaporkan, energi panas bumi yang bebas emisi karbon semakin diminati oleh perusahaan teknologi berskala besar yang memiliki komitmen terhadap pengurangan emisi.
Berbeda dengan energi surya atau angin yang bergantung pada kondisi cuaca, panas bumi menjadi sumber energi bersih yang selalu tersedia sepanjang waktu. Hal ini menjadikannya sangat menarik bagi perusahaan seperti Meta dan Google, yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan rendah emisi untuk mendukung data center mereka. Pada tahun 2023, Google mengumumkan inisiatif pemanfaatan energi panas bumi tingkat lanjut sebagai sumber listrik bagi operasional pusat data mereka, menandai langkah signifikan dalam transisi energi sektor teknologi.
Momentum Strategis untuk Indonesia
Potensi panas bumi di Indonesia tidak hanya besar secara angka, tetapi juga strategis dalam mendukung komitmen Net Zero Emission 2060. Namun, tanpa dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang terencana, potensi tersebut akan tetap menjadi potensi semata. Keterlibatan aktif pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dasar dan penyederhanaan regulasi menjadi kunci untuk menarik investasi dan mempercepat pengembangan panas bumi.
Dengan kolaborasi lintas sektor, serta dorongan dari akademisi dan masyarakat sipil, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan panas bumi sebagai pilar utama transisi energi nasional. (Wis)
