FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran sekitar Rp90 triliun untuk mendukung pemberian tunjangan guru sepanjang 2026. Selain memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah juga mempercepat sertifikasi guru yang kini telah mencapai lebih dari 2,8 juta orang atau sekitar 93 persen dari total guru.
Capaian tersebut disampaikan Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menjelang peringatan Hari Guru Nasional 2026. Sejumlah program prioritas juga terus diperkuat, mulai dari peningkatan kompetensi, pemenuhan kualifikasi akademik, hingga pembenahan tata kelola guru.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, mengatakan percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam tiga tahun terakhir telah memberikan hasil signifikan, baik bagi guru tertentu maupun calon guru.
“Dalam tiga tahun terakhir, kami berhasil melakukan percepatan PPG, baik bagi guru tertentu maupun calon guru. Sehingga jumlah guru yang sudah tersertifikasi hingga saat ini mencapai lebih dari 2,8 juta guru atau sekitar 93 persen,” ungkap Nunuk di Jakarta, Rabu (18/11).
Dari sisi kesejahteraan, Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Temu Ismail, menjelaskan pemerintah terus membenahi mekanisme penyaluran tunjangan agar semakin efektif dan tepat sasaran.
Sepanjang 2026, anggaran Tunjangan Guru Non-ASN, yang meliputi Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru, mencapai Rp20,21 triliun. Anggaran tersebut telah disalurkan kepada 916.075 guru.
Sementara itu, anggaran Tunjangan Guru ASN yang mencakup Tunjangan Khusus, Tunjangan Profesi, dan Dana Tambahan Penghasilan mencapai Rp70,64 triliun untuk lebih dari 1,7 juta guru.
“Dengan demikian, total anggaran untuk mendukung pemberian tunjangan guru secara nasional mencapai sekitar Rp90 triliun. Tentunya ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk memastikan kesejahteraan guru tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan dan pemajuan pendidikan nasional,” papar Temu.
Perkuat Kualifikasi dan Kompetensi Guru
Selain kesejahteraan, Kemendikdasmen juga mendorong peningkatan kualifikasi akademik guru melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Melalui program tersebut, sebanyak 61.777 guru telah difasilitasi untuk meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang S-1 atau D-4. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan 127 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sejak 2025, pelaksanaannya dilakukan dalam tiga tahap pendaftaran.
Pada aspek Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan (PKB), tercatat 188.003 guru telah mendaftar dan mengikuti pembelajaran Pembelajaran Mendalam (PM), Koding, dan Kecerdasan Artifisial (KKA).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 52.085 guru aktif mengikuti pelatihan melalui kelompok kerja dan diklat bauran. Sementara 135.918 guru lainnya mengikuti pelatihan secara mandiri.
Kemendikdasmen juga mencatat 1.858 guru tengah menjalani pelatihan sebagai fasilitator daerah di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).
Selain itu, sebanyak 116.700 guru telah mengikuti pelatihan Pendidikan Inklusif tingkat dasar. Pemerintah juga telah melatih 14.976 fasilitator daerah untuk bidang Bimbingan Konseling dan 2.294 fasilitator daerah untuk program Matematika Gembira.
Sementara itu, sebanyak 5.777 guru kelas SD sedang mengikuti Program Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI).
Pengembangan kompetensi juga dilakukan secara daring melalui Ruang GTK. Tercatat sebanyak 518.133 guru mengikuti pelatihan, terdiri dari 377.145 guru melalui kelompok kerja dan 140.988 guru melalui pelatihan mandiri.
Di sisi penguatan kepemimpinan sekolah, sebanyak 15.848 kepala sekolah telah mengikuti pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS).
173.323 Guru Non-ASN Diperpanjang Penugasannya pada 2027
Untuk memperkuat tata kelola tenaga pendidik pada tahun mendatang, Kemendikdasmen juga menyiapkan kebijakan perpanjangan penugasan guru non-ASN pada 2027.
Nunuk menjelaskan, saat ini terdapat 173.323 guru non-ASN yang masih mengajar di sekolah negeri.
Perpanjangan penugasan tersebut memiliki sejumlah persyaratan. Di antaranya, guru harus sudah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024, masih aktif mengajar, memiliki perjanjian kerja yang semula berakhir pada Desember 2026, serta bertugas di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Guru non-ASN yang mendapatkan perpanjangan penugasan juga memperoleh dukungan kesejahteraan sesuai ketentuan.
Dukungan tersebut meliputi Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja, insentif bagi guru yang belum bersertifikasi, serta tambahan penghasilan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah.
Nunuk menambahkan, Kemendikdasmen juga akan menghubungkan guru-guru terbaik dengan para murid di seluruh Indonesia melalui program Studio Guru.
“Selain perpanjangan penugasan guru non-ASN, kami juga akan menghubungkan para guru terbaik dengan seluruh murid di Indonesia melalui Studio Guru. Semoga capaian yang telah diraih dan langkah kebijakan tahun mendatang membawa kemajuan untuk guru dan mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” pungkas Nunuk.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya Kemendikdasmen dalam meningkatkan kesejahteraan, kompetensi, dan profesionalisme guru sekaligus memperkuat kualitas pendidikan nasional. Pemerintah berharap berbagai kebijakan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia.(ZID)






