FACEINDONESIA.CO.ID- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya memastikan seluruh program prioritas pendidikan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Evaluasi program 2026 sekaligus percepatan program 2027 terus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh sekolah, guru, dan murid.
Penegasan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Program 2026 dan Akselerasi Program 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan maupun fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran.
“Kita usahakan semuanya tepat sasaran, kemudian tepat waktu, dan tepat guna,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, revitalisasi satuan pendidikan dan pemberian Papan Interaktif Digital (PID) merupakan sarana untuk mendukung pembelajaran, bukan tujuan akhir. Karena itu, fasilitas yang diberikan pemerintah harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal.
Abdul Mu’ti juga mendorong penguatan survei sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi program. Selain itu, seluruh jajaran Kemendikdasmen diminta lebih peka terhadap dinamika serta aspirasi masyarakat. Kritik dan masukan harus diterima secara terbuka dan objektif sebagai bahan perbaikan kebijakan.
Dalam aspek komunikasi publik, Mendikdasmen mengarahkan penguatan pendekatan SIMI, yaitu Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, dan Intervensi. Melalui pendekatan tersebut, kebijakan dan capaian kementerian harus disampaikan secara proaktif, transparan, berbasis fakta, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Pendekatan ini juga menjadi langkah untuk mengantisipasi misinformasi, disinformasi, dan hoaks, sekaligus memastikan pemerintah mampu memberikan respons yang tepat terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Memasuki 2027, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan. Abdul Mu’ti menegaskan, program tersebut harus memprioritaskan sekolah yang paling membutuhkan, terutama sekolah dengan kondisi rusak berat, sekolah di wilayah terdampak bencana, serta sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Prioritas berikutnya diberikan kepada sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas maupun penataan lingkungan pendidikan.
Untuk menjamin ketepatan sasaran, Abdul Mu’ti meminta unit pelaksana teknis (UPT) memperkuat koordinasi dengan dinas pendidikan. Pemantauan dan verifikasi kondisi sekolah secara langsung juga perlu ditingkatkan agar data dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) selalu akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Data tersebut menjadi landasan penting dalam menentukan kebijakan dan alokasi program revitalisasi agar benar-benar menjangkau sekolah yang membutuhkan.
Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan evaluasi program 2026 dilakukan untuk merefleksikan capaian kinerja, mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan, serta menghimpun praktik baik dari UPT di seluruh Indonesia.
Forum koordinasi tersebut juga menjadi sarana untuk mengonsolidasikan percepatan penyelesaian program 2026 sekaligus menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas Kemendikdasmen pada 2027.
Menurut Gogot, keberhasilan kebijakan pendidikan di tingkat pusat sangat ditentukan oleh kemampuan menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam pelaksanaan di daerah. Dalam hal ini, UPT memiliki peran strategis sebagai representasi pemerintah pusat sekaligus pengawal pelaksanaan program dan pemecah masalah di lapangan.
“UPT bukan hanya unit pelaksana teknis yang mengikuti apa kata pusat, tetapi merupakan representasi dari pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.
Melalui penguatan evaluasi, tata kelola berbasis data, komunikasi publik yang responsif, serta koordinasi pusat dan daerah, Kemendikdasmen berupaya memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai target.
Pemerintah berharap program pendidikan tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi satuan pendidikan, guru, dan murid demi mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.(ZID)






