ESDM Tegaskan Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang

FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tidak termasuk wilayah pertambangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Kementerian ESDM menjelaskan, wilayah yang tercantum dalam keputusan tersebut hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Penetapannya juga merupakan proses yang telah berlangsung sejak 2013.

Bacaan Lainnya

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten pertama kali mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten, pada 2013. Namun, usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Usulan itu kemudian menjadi bagian dari penetapan WUP.

Proses tersebut tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, kemudian ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan penetapan kembali sekaligus penyempurnaan sejumlah ketentuan berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.

“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” jelas Dwi Anggia di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dia menerangkan, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.

Meski demikian, Dwi menegaskan bahwa penetapan WUP tidak sama dengan pemberian izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.

“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” ujarnya.

Setiap penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Persyaratan tersebut meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Dwi kembali menegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

“Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” tegasnya.

Kementerian ESDM berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara berjalan sesuai ketentuan hukum. Pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengelolaan potensi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan, khususnya kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.(SAN)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *