FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) tidak sependapat dengan wacana pelarangan peredaran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berukuran di bawah 1 liter di DKI Jakarta. Pasalnya, kemasan plastik tersebut dinilai memiliki ekosistem daur ulang serta nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH/BPLH, Agus Rusly, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengarahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melarang penggunaan AMDK berukuran di bawah 1 liter.
Menurut Agus, isu tersebut muncul setelah dirinya bersama sejumlah perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menghadiri diskusi yang diselenggarakan Partisipasi Pengembangan Masyarakat (P2M).
Ia menjelaskan, tema pelarangan AMDK di Jakarta sudah ditentukan oleh penyelenggara sebelum diskusi berlangsung. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kesan seolah-olah KLH menjadi pihak yang mengusulkan kebijakan pelarangan.
“Jadi sebenarnya saya dan teman-teman Dinas LH DKI diundang waktu itu dalam sebuah diskusi yang diadakan Partisipasi Pengembangan Masyarakat (P2M). Dan mereka memang sudah menentukan judul dalam diskusi itu seperti itu, yaitu Pelarangan Penggunaan AMDK di DKI Jakarta. Jadi seolah-olah sudah disetting,” ujar Agus.
Ia menegaskan, dirinya maupun jajaran DLH DKI Jakarta tidak pernah mengusulkan pelarangan tersebut. Agus bahkan mengaku terkejut ketika membaca pemberitaan yang menyebut KLH mengusulkan larangan peredaran AMDK berukuran di bawah 1 liter.
Dalam diskusi tersebut, Agus mengaku hanya menyampaikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai prinsip extended producer responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen terhadap pengelolaan sampah dari produk dan kemasan yang dihasilkan.
Agus menduga wacana pelarangan AMDK tersebut terinspirasi dari kebijakan di Bali yang mengatur larangan peredaran air minum dalam kemasan berukuran di bawah 1 liter melalui Surat Edaran Gubernur.
Namun, menurutnya, penerapan kebijakan serupa di Jakarta perlu mempertimbangkan keberadaan ekosistem daur ulang yang sudah terbentuk.
Ia menjelaskan, kemasan AMDK berbahan plastik polyethylene terephthalate (PET) memiliki nilai ekonomi karena dapat dikumpulkan dan didaur ulang. Harga jual plastik bekas tersebut diperkirakan mencapai Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogram.
“Kalau air minum dalam kemasan yang dari PET dan sebagainya, itu kan sudah ada ekosistemnya yang akan mengambilnya. Kenapa? Karena ada harganya. Satu kilo misalnya sekitar Rp4.000 atau Rp6.000 seperti itu. Mungkin kalau dibersihkan bisa lebih baik lagi harganya,” jelasnya.
Agus menilai, kemasan plastik AMDK yang memiliki nilai ekonomi dan dapat didaur ulang justru sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Material tersebut masih bisa dimanfaatkan kembali setelah menjadi sampah, termasuk diolah menjadi bahan baku untuk memproduksi botol atau kemasan minuman yang memenuhi standar food grade.
Sebaliknya, KLH lebih menaruh perhatian terhadap sampah plastik bernilai rendah atau low value plastic yang sulit didaur ulang. Salah satu jenis sampah yang menjadi perhatian adalah kemasan saset berukuran kecil.
“Yang justru yang menjadi perhatian saat ini terhadap masalah lingkungan adalah sampah saset. Malah yang harus kita concern adalah yang saset-saset kecil-kecil itu sebenarnya,” tuturnya.
Menurut Agus, sampah plastik bernilai rendah menjadi persoalan karena keterbatasan ekosistem pengumpulan dan rendahnya nilai ekonomi membuat material tersebut sulit masuk ke rantai daur ulang.
Untuk memperkuat penanganan sampah di Ibu Kota, KLH mendorong Pemprov DKI Jakarta menjalankan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.
Agus menegaskan, instruksi tersebut harus dilaksanakan secara optimal agar pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya. Dengan demikian, sampah organik dan anorganik dapat dipilah serta ditangani sesuai karakteristik masing-masing.
“Ingub itu harus benar-benar dijalankan sehingga baik sampah organik, anorganik dan sebagainya itu bisa tertangani dengan baik,” pungkasnya.(ZID)






