FACEINDONESIA.CO.ID- PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperluas akses pembiayaan terjangkau bagi perempuan prasejahtera melalui program Mekaar dengan skema pembiayaan 8 persen. Program ini dikembangkan secara bertahap, mulai dari uji coba (piloting) hingga implementasi secara nasional melalui kolaborasi dengan pemerintah.
PNM telah memulai piloting pembiayaan Mekaar 8 persen sejak 3 September 2026 di 10 titik Unit Mekaar yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali.
Pada tahap awal, program tersebut menggunakan anggaran internal perusahaan. Pelaksanaan piloting bertujuan mengukur respons masyarakat terhadap skema pembiayaan yang lebih terjangkau sekaligus mengidentifikasi kebutuhan operasional dan kesiapan layanan sebelum diperluas.
Pengembangan program kemudian diperkuat melalui kolaborasi PNM dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian UMKM dalam program Kredit Program Perumahan (KPPS), sesuai skema dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Berbeda dengan tahap piloting yang sepenuhnya dibiayai PNM, program KPPS memanfaatkan kredit program pemerintah yang disalurkan kepada nasabah PNM Mekaar. Kolaborasi ini diharapkan membuka akses pembiayaan lebih luas dengan dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah.
Implementasi program tersebut efektif dimulai pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Penyaluran pembiayaan ditandai melalui nasabah PNM Mekaar di Batam, Kepulauan Riau, yang disaksikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo.
Batam dipilih sebagai salah satu kawasan strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura dan memiliki posisi penting dalam aktivitas ekonomi regional. Penguatan kapasitas pengusaha lokal, termasuk perempuan pelaku usaha ultra mikro, dinilai penting agar mereka dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang terus berkembang.
Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan perjalanan dari tahap piloting hingga implementasi nasional merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perempuan prasejahtera.
“8 persen bukan sekadar angka penurunan bunga, tetapi wujud dari upaya menghadirkan kesempatan ekonomi yang lebih terjangkau bagi perempuan prasejahtera. Kami memulai dari piloting dengan sumber daya sendiri, kemudian memperluas langkah melalui kolaborasi pemerintah. Target 1,7 juta nasabah hingga akhir tahun bukan hanya target penyaluran, tetapi juga representasi dari 1,7 juta peluang bagi perempuan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi keluarganya,” ujar Kindaris.
Menurutnya, perluasan pembiayaan PNM tidak hanya berfokus pada penyaluran modal. Nasabah juga memperoleh pendampingan usaha dan penguatan kapasitas melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).
Pendekatan pemberdayaan tersebut diharapkan membantu nasabah menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengelola ekonomi keluarga.
“Yang ingin kami pastikan adalah pembiayaan yang semakin terjangkau ini berjalan beriringan dengan pemberdayaan,” tambah Kindaris.
Sebagai bagian dari pengembangan program, peresmian akbar KPPS direncanakan berlangsung pada Desember 2026. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi perempuan prasejahtera yang selama ini memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan formal.(SAN)
