FACEINDONESIA.CO.ID- Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memperkuat kerja sama untuk meningkatkan kualitas, penempatan, dan pelindungan pekerja migran Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja global.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Menteri P2MI Mukhtarudin dan Gubernur Jawa Tengah Komjen (Purn) Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (12/11/2026). Kerja sama ini sekaligus mendorong perluasan program SMK Go Global serta penguatan tata kelola migrasi aman dari hulu hingga hilir.
Mukhtarudin mengatakan, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari penempatan, pelindungan, pemberdayaan hingga peningkatan kapasitas calon pekerja migran.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat sinergi tersebut. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memastikan pekerja migran mendapatkan pelindungan sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga kembali ke Tanah Air.
Mukhtarudin menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar kualitas pelindungan pekerja migran terus ditingkatkan. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia (SDM) pekerja migran juga harus ditingkatkan dari kategori keterampilan rendah (lower skill) menuju keterampilan menengah dan tinggi (medium-high skill).
Salah satu upaya mewujudkannya dilakukan melalui program SMK Go Global yang menjadi prioritas nasional untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar dapat mengisi sektor formal dan profesional di berbagai negara.
Di Jawa Tengah, program tersebut mendapat antusiasme tinggi. Dari kuota sekitar 8.000 peserta, jumlah pendaftar telah mendekati 9.000 orang. Sekitar 5.000 peserta juga telah mengikuti proses peningkatan kapasitas hingga pelaksanaan batch kedua.
Pemerintah menargetkan program SMK Go Global menjangkau 32.000 peserta secara nasional pada 2026. Jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 140.000 peserta pada 2027. Jawa Tengah berpeluang memperoleh tambahan kuota pelatihan bahasa, keterampilan teknis, dan sertifikasi yang seluruhnya dibiayai melalui APBN.
Mukhtarudin menambahkan, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode 2025 hingga 9 November 2026, terdapat 613.288 layanan penempatan pekerja migran yang difasilitasi secara nasional. Sebanyak 127.906 layanan atau sekitar 20,85 persen berasal dari Jawa Tengah.
Negara tujuan utama pekerja migran asal Jawa Tengah meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Sementara itu, Cilacap, Brebes, dan Kendal menjadi sejumlah daerah kantong pekerja migran yang membutuhkan dukungan pelayanan maksimal.
Menurut Mukhtarudin, kontribusi pekerja migran tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kiriman uang kepada keluarga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting untuk membangun ekosistem migrasi aman sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri, pemetaan calon pekerja migran, pendidikan dan pelatihan, layanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan lembaga penempatan, hingga pemberdayaan pekerja migran beserta keluarganya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik kesepakatan tersebut. Ia berharap kerja sama ini dapat mempermudah pengawasan sekaligus memberikan kepastian dan pelindungan bagi masyarakat Jawa Tengah yang ingin bekerja ke luar negeri.
Ahmad Luthfi menyebut Cilacap memiliki hampir 12.000 pekerja migran, Brebes sekitar 6.000 orang, Kendal sekitar 6.000 orang, dan Banyumas sekitar 4.000 orang.
Ia menegaskan, pelaksanaan kesepakatan membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan terpadu hingga tingkat desa.
Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap masyarakat Jawa Tengah memperoleh informasi dan akses pelayanan yang tepat sebelum bekerja ke luar negeri. Dengan demikian, pekerja migran Indonesia dapat bekerja secara aman, profesional, bermartabat, serta memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.
Mukhtarudin berharap MoU tersebut tidak berhenti sebagai kesepakatan administratif, tetapi diwujudkan melalui program nyata dan berkelanjutan.
“Mari kita wujudkan migrasi aman, rakyat sejahtera, menuju Indonesia maju,” pungkasnya.(ZID)
