FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas usaha, pelindungan hukum, pembiayaan, serta layanan pendukung lainnya bagi pengusaha mikro. Upaya tersebut diwujudkan melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (11/11/2026).
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan, festival tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan pemberdayaan yang lebih dekat, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi pengusaha mikro di daerah.
“Kehadiran festival di Tarakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendekatkan berbagai layanan dan fasilitas pengembangan usaha kepada masyarakat,” ujar Helvi.
Menurutnya, kegiatan yang diikuti 1.000 peserta tersebut menjadi momentum penting untuk mendorong transformasi pengusaha mikro dari sektor informal menuju formal. Dengan memiliki legalitas dan sertifikasi usaha, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperluas peluang bisnis.
Sepanjang 2025–2026, Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro telah memfasilitasi sekitar 25 jenis layanan, mulai dari legalitas, standardisasi, sertifikasi usaha, bantuan hukum hingga akses permodalan. Program tersebut telah menjangkau lebih dari 14.000 pengusaha mikro di 19 provinsi.
Hingga akhir 2026, kegiatan serupa dijadwalkan berlangsung di sejumlah provinsi lainnya. Selain layanan secara langsung, pengusaha mikro juga dapat memperoleh pendampingan legalitas dan sertifikasi usaha secara daring melalui platform SAPA UMKM.
Helvi mengajak para pengusaha UMKM untuk melengkapi legalitas usaha, meningkatkan kualitas dan standardisasi produk, memanfaatkan teknologi digital, serta memperluas akses pasar dan kemitraan.
Langkah tersebut dinilai penting agar pengusaha mikro dapat naik kelas, semakin produktif, mandiri, dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Festival di Tarakan juga menghadirkan diskusi interaktif mengenai legalitas, standardisasi, pelindungan, dan pemasaran usaha. Diskusi melibatkan perwakilan Kementerian UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPJPH, Kementerian Hukum, Dinas Kesehatan, BPOM, Bank Sumut, serta Jamkrindo.
Selain itu, peserta mendapatkan kesempatan berkonsultasi langsung melalui berbagai stan layanan yang disediakan kementerian, lembaga, dan mitra kolaborator sesuai kebutuhan pengembangan usaha masing-masing.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pengusaha mikro dari Tarakan dan sekitarnya menerima berbagai fasilitas, di antaranya Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, Sertifikat Merek, SPP-IRT, Sertifikat PT Perorangan, Izin Edar BPOM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal usaha, pelindungan asuransi, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, hingga bantuan perumahan.
Pada kesempatan yang sama, Wamen UMKM turut mendampingi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) serta penyerahan ambulans dari BRI kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat akses pembiayaan usaha sekaligus meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat.
Helvi menegaskan, keberhasilan program pendampingan usaha membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Fasilitasi layanan pendampingan yang terintegrasi memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar ekosistem usaha semakin kuat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten/kota, kementerian dan lembaga, serta seluruh mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan festival tersebut.
Helvi berharap pemerintah daerah dapat memastikan layanan pendampingan tetap berlanjut meskipun festival telah selesai. Dengan demikian, kebutuhan pengusaha mikro terhadap legalitas, sertifikasi, pembiayaan, dan pengembangan usaha dapat terus difasilitasi.
Melalui kolaborasi berbagai pihak, Kementerian UMKM optimistis semakin banyak pengusaha mikro di daerah memperoleh kesempatan untuk berkembang, meningkatkan kapasitas produksi, serta terhubung dengan rantai pasok industri besar.
Perluasan akses legalitas dan sertifikasi usaha juga diharapkan mampu mendorong lahirnya produk bernilai tambah, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.(SAN)
