FACEINDONESIA.CO.ID- Pemerintah memperketat pengawasan dan tata kelola program pemagangan di luar negeri. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, setiap penyelenggaraan program magang di luar wilayah Indonesia kini wajib memperoleh izin dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau pejabat yang ditunjuk.
Kebijakan ini bertujuan memastikan peserta magang memperoleh kepastian hukum, keselamatan, serta perlindungan selama berada di negara tujuan. Selain itu, aturan baru tersebut diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan program pemagangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Menteri P2MI Mukhtarudin menyambut positif pengesahan regulasi tersebut. Menurutnya, penguatan kewenangan kementerian dalam mengatur perizinan dan pengawasan magang luar negeri merupakan bagian dari upaya menghadirkan negara dalam setiap proses penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
“Ini juga menjadi prinsip utama dalam pelindungan PMI, baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah kembali ke Tanah Air,” ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).
Ketentuan kewajiban perizinan tersebut tercantum dalam Pasal 40 UU Nomor 27 Tahun 2026. Sementara itu, Pasal 41 mengatur bahwa penyelenggaraan pemagangan di luar negeri harus menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia, berorientasi pada peningkatan kompetensi kerja, serta menjamin perlindungan dan kesejahteraan peserta, termasuk dalam menjalankan ibadah.
Melalui aturan ini, pemerintah ingin memastikan program magang tidak sekadar menjadi kesempatan masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Lebih dari itu, pemagangan harus memberikan manfaat nyata berupa peningkatan keterampilan, pengalaman, dan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
Mukhtarudin menegaskan, pemerintah juga menargetkan perubahan komposisi pekerja migran Indonesia (PMI) yang selama ini masih didominasi tenaga kerja berkeahlian rendah. Ke depan, PMI diharapkan semakin banyak mengisi sektor pekerjaan dengan keterampilan menengah hingga tinggi.
“Kami ingin PMI naik kelas. Mereka harus dibekali kompetensi, sertifikasi, kemampuan bahasa, dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja global. Peningkatan kualitas itu harus dibarengi dengan sistem penempatan yang aman dan pelindungan yang kuat,” tegasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian P2MI menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya memetakan tugas dan fungsi unit kerja terkait, menginventarisasi penyelenggara serta program pemagangan luar negeri yang sedang berjalan, dan menyusun regulasi turunan bersama kementerian maupun lembaga terkait.
Mukhtarudin mengatakan, aturan pelaksanaan harus disusun secara jelas agar kewenangan baru tersebut dapat diterapkan secara efektif. Kejelasan regulasi juga diperlukan untuk memastikan tanggung jawab penyelenggara, pemberi kerja, dan pihak terkait dalam memenuhi hak-hak peserta magang.
“Undang-undang ini harus diterjemahkan ke dalam aturan pelaksanaan yang jelas dan implementatif. Jangan sampai semangat memberikan pelindungan yang lebih kuat justru terkendala dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Selain penguatan regulasi, pemerintah menilai keterlibatan dunia pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas calon pekerja migran. Perguruan tinggi diharapkan berperan menyiapkan sumber daya manusia dengan keterampilan teknis, kemampuan bahasa asing, serta sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kerja sama Kementerian P2MI dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI) dalam pengembangan Migrant Center. Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama pada 5 November 2026 itu diarahkan untuk memperkuat persiapan calon pekerja migran Indonesia agar lebih kompetitif di pasar kerja global.
Dengan aturan perizinan dan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap program magang luar negeri berjalan secara transparan, aman, dan memberikan manfaat bagi peserta sekaligus meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia.(SAN)
