Pertamina Ekspansi Migas ke Aljazair, Perkuat Ketahanan Energi RI

FACEINDONESIA.CO.ID- PT Pertamina (Persero) terus memperluas bisnis minyak dan gas bumi (migas) ke luar negeri sebagai strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penurunan produksi minyak dalam negeri sekaligus memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat.

Salah satu langkah terbaru adalah kesepakatan akuisisi hak partisipasi (participating interest) milik Moeve, perusahaan energi terintegrasi asal Spanyol, di tiga lapangan hidrokarbon darat (onshore) di Cekungan Berkine, Aljazair.

Bacaan Lainnya

Ketiga lapangan tersebut meliputi Rhourde el Khrouf (RKF), Bir el Msana (BMS), dan Ourhoud (ORD). Akuisisi dilakukan melalui afiliasi Pertamina di Aljazair, PT Pertamina Algeria EP (PAEP), bersama Cepsa Algérie SLU dan Cepsa (Rhourde El Rouni) SLU yang merupakan anak perusahaan Moeve.

Saat ini, proses penyelesaian transaksi masih berlangsung dan menunggu persetujuan otoritas terkait di Aljazair.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengatakan ekspansi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memperluas portofolio bisnis hulu migas di tingkat global.

“Langkah ekspansi ini sejalan dengan komitmen Pertamina untuk terus meningkatkan ketahanan energi nasional, serta memperkuat portofolio bisnis hulu migas di kancah global,” ujar Simon dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026).

Investasi tersebut juga mendukung semangat Bring the Barrel Home, yakni mengoptimalkan produksi dari aset-aset hulu migas internasional untuk membantu meningkatkan pasokan minyak dan gas bagi Indonesia.

Di dalam negeri, Pertamina tetap menjalankan berbagai strategi peningkatan produksi melalui pengeboran sumur baru, optimalisasi sumur eksisting, reaktivasi sumur tidak aktif, serta penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), artificial lift, dan inovasi pengeboran.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina juga terus memperkuat kegiatan eksplorasi dan produksi dengan menerapkan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG).

Hingga September 2026, produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD). Angka tersebut terdiri dari produksi minyak sebesar 467 ribu barel per hari (MBOPD) dan gas sebesar 2.762 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Dalam kegiatan eksplorasi, PHE berhasil menyelesaikan pemboran 14 sumur eksplorasi, survei seismik 2D sepanjang 3.320 kilometer, serta survei seismik 3D seluas 4.197 kilometer persegi.

PHE juga menemukan sumber daya contingent 2C sebesar 333 juta barel setara minyak (MMBOE), terdiri dari 206 MMBOE minyak dan 127 MMBOE gas. Sementara itu, penambahan cadangan terbukti (P1) mencapai 72 MMBOE.

Selain itu, perusahaan telah melakukan pemboran eksploitasi pada 443 sumur, pekerjaan workover pada 943 sumur, serta 22.585 pekerjaan well services.

Akuisisi Migas Dinilai Strategis

Pengamat Ketahanan Energi Universitas Indonesia (UI), Ali Ahmudi Achyak, menilai ekspansi Pertamina ke luar negeri merupakan strategi penting untuk menjaga ketahanan energi Indonesia.

Menurut Ali, produksi minyak domestik yang belum mampu memenuhi kebutuhan nasional membuat Indonesia perlu mengoptimalkan sumber pasokan dari berbagai negara.

“Indonesia saat ini belum memungkinkan untuk mencapai swasembada migas. Karena itu, strategi yang lebih realistis adalah memastikan ketersediaan energi melalui berbagai sumber, termasuk produksi dari aset migas di luar negeri,” kata Ali kepada Rakyat Merdeka, Jumat (6/11/2026).

Ia menegaskan, kondisi saat ini lebih tepat diarahkan pada penguatan ketahanan energi dibandingkan memaksakan target swasembada migas.

Ali menjelaskan, ketahanan energi memiliki empat parameter utama, yaitu availability (ketersediaan), affordability (keterjangkauan harga), accessibility (kemudahan akses), dan acceptability (penerimaan dari aspek lingkungan dan sosial).

Menurutnya, pasokan energi tidak harus seluruhnya berasal dari dalam negeri, selama ketersediaan dan keterjangkauan harganya dapat dijamin.

Ali memperkirakan kebutuhan minyak Indonesia mencapai 1,6 juta hingga 1,8 juta barel per hari. Sementara produksi atau lifting minyak domestik masih berkisar 600 ribu hingga 650 ribu barel per hari.

Kesenjangan tersebut membuat impor masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minyak nasional.

“Menjadi negara pengimpor tidak otomatis menjadi persoalan, selama pemerintah mampu menjamin ketersediaan pasokan dan menjaga keterjangkauan harga,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar. Ketegangan geopolitik global, konflik di Timur Tengah, potensi penutupan Selat Hormuz, hingga gangguan jalur perdagangan di Terusan Suez dapat memengaruhi distribusi minyak dunia.

Karena itu, kepastian pasokan energi harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Ali mendukung investasi dan eksplorasi migas di luar negeri yang dilakukan Pertamina. Strategi tersebut juga diterapkan perusahaan energi internasional seperti Petronas, Shell, dan Chevron yang mengembangkan bisnis hulu migas di berbagai negara.

Pertamina melalui PT Pertamina Internasional EP (PIEP) sebelumnya juga telah mengembangkan aset migas di sejumlah negara, termasuk Irak dan Aljazair.

Regulasi Harus Memberikan Kepastian Hukum

Meski mendukung ekspansi internasional, Ali mengingatkan bahwa bisnis migas di luar negeri memiliki risiko tinggi, membutuhkan investasi besar, serta memerlukan teknologi yang kompleks.

Dalam kegiatan eksplorasi, tidak semua pengeboran berhasil menemukan cadangan yang ekonomis untuk diproduksi. Oleh karena itu, kegagalan eksplorasi tidak serta-merta dapat dianggap sebagai kerugian negara akibat penyimpangan.

Ia menilai kepastian hukum sangat diperlukan agar para pengambil keputusan di perusahaan negara berani mengambil risiko bisnis secara profesional.

Ali juga mendorong pembaruan Undang-Undang Migas agar mengakomodasi kegiatan eksplorasi dan produksi migas internasional.

Menurutnya, regulasi tersebut perlu memberikan perlindungan hukum kepada pengambil keputusan korporasi sepanjang menjalankan tugas sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

“Di UU Migas yang baru itu, hal-hal seperti itu harus dimasukkan. Harus diatur, agar tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang,” pungkasnya.

Dengan ekspansi aset migas internasional, penguatan produksi domestik, serta dukungan regulasi yang memadai, Pertamina diharapkan dapat memperluas sumber pasokan energi sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika pasar global.(ZID)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *