Koperasi Desa Disiapkan Salurkan Bansos

FACEINDONESIA.CO.ID- Pemerintah mulai menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu jalur penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk mempermudah masyarakat mengakses bantuan. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan koperasi yang sudah beroperasi dan siap memberikan pelayanan kepada keluarga penerima manfaat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau operasional KDKMP di Desa Sidorejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan koperasi dalam mendukung penyaluran bantuan pemerintah.

Bacaan Lainnya

Gus Ipul mengatakan, penyaluran bansos melalui KDKMP saat ini masih dalam tahap uji coba di sejumlah lokasi. Pemerintah akan memperluas pelaksanaannya secara bertahap setelah koperasi dinilai mampu memberikan layanan kepada masyarakat.

“Insya Allah penyaluran bisa dilakukan di Koperasi Desa Merah Putih ini secara nasional. Jadi, kita mulai dari koperasi yang sudah siap dan beroperasi dulu,” ujar Gus Ipul.

Dalam peninjauan tersebut, Gus Ipul memeriksa kesiapan KDKMP Sidorejo yang telah memiliki manajer dan pegawai. Menurutnya, kesiapan operasional menjadi faktor penting sebelum skema penyaluran bansos diperluas ke berbagai daerah.

Ia menegaskan, pengelolaan koperasi perlu terus diperbaiki, baik dari sisi tata kelola maupun sosialisasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami jenis layanan yang tersedia serta mengetahui cara mengaksesnya.

“Ke depan, kita harapkan semakin sempurna dan semakin baik. Baik dari sisi tata kelola maupun sosialisasi kepada masyarakat,” kata mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Salah satu dukungan yang disiapkan pemerintah adalah menghadirkan layanan perbankan di lingkungan koperasi. Melalui layanan ini, penerima bansos diharapkan dapat melakukan transaksi lebih dekat dari tempat tinggal tanpa harus selalu mendatangi kantor cabang bank.

Direktur Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Eko Setyo Nugroho, mengatakan BNI telah mendukung layanan perbankan melalui jaringan Agen46 di 90 titik KDKMP yang beroperasi di Kabupaten Lamongan.

Menurut Eko, keberadaan Agen46 di koperasi menjadi bagian dari dukungan BNI terhadap rencana penyaluran bansos melalui KDKMP. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan transaksi perbankan.

“Kami bekerja sama memasang Agen46 di KDKMP, sehingga masyarakat yang ingin mencairkan bansos bisa langsung ke KDKMP tanpa perlu datang ke kantor cabang BNI,” ujar Eko.

Meski demikian, penyaluran bantuan melalui koperasi tetap membutuhkan kesiapan sistem transaksi, petugas, serta prosedur pelayanan yang memadai agar prosesnya berjalan tertib dan lancar.

Bantuan yang berpotensi disalurkan melalui KDKMP antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Selama ini, penyaluran kedua program tersebut dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia, sesuai ketentuan masing-masing program.

Sebelumnya, Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah masih mematangkan skema penyaluran bansos melalui koperasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Salah satu opsi yang dibahas adalah menghadirkan layanan atau agen perbankan di koperasi agar proses transaksi tetap melibatkan bank sebagai penyedia layanan.

Pemerintah juga menekankan bahwa perluasan penyaluran bansos melalui KDKMP harus didukung infrastruktur, sumber daya manusia, serta ketersediaan barang yang memadai. Koperasi tidak hanya dituntut memiliki bangunan, tetapi juga harus mampu menjalankan layanan secara berkelanjutan.

Selain mendukung penyaluran bantuan sosial, KDKMP diharapkan menjadi tempat masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok. Di KDKMP Sidorejo, sejumlah barang yang tersedia antara lain sembako, Minyakita, pupuk, dan LPG tiga kilogram sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui skema ini, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap bantuan sosial semakin mudah, terutama bagi warga yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan layanan perbankan. Namun, perluasan program tetap akan mempertimbangkan kesiapan setiap koperasi agar pelayanan kepada keluarga penerima manfaat dapat berjalan optimal.(ZID)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *