Lantik 162 Pejabat, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Dorong Birokrasi yang Melayani

FACEINDONESIA.CO.ID –Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti melantik 162 pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dalam pelantikan tersebut, ia menekankan pentingnya membangun birokrasi yang ramah, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pelantikan yang berlangsung pada Rabu (14/10/2026) itu menjadi momentum bagi para pejabat untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan pendidikan yang lebih mudah, responsif, dan berkualitas.

Bacaan Lainnya

Abdul Mu’ti menegaskan, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jabatan bukan alasan untuk menciptakan jarak dengan masyarakat, melainkan kesempatan untuk menghadirkan solusi dan memudahkan berbagai urusan publik.

Sebanyak 162 pejabat yang dilantik terdiri atas satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yakni Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Abdullah Faqih; satu Pejabat Fungsional Ahli Utama, Abdul Gani; 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II; 69 pejabat administrator; serta 45 pejabat pengawas.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang menerima amanah baru. Ia juga mengapresiasi kontribusi seluruh jajaran kementerian yang telah mendukung berbagai capaian Kemendikdasmen selama dua tahun terakhir.

Menurutnya, keberhasilan kementerian tidak terlepas dari kolaborasi, dedikasi, dan kebersamaan seluruh pegawai. Karena itu, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan bagian dari pengembangan organisasi untuk meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat pelayanan pendidikan.

Abdul Mu’ti Sampaikan Tiga Pesan kepada Pejabat

Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen menyampaikan tiga pesan utama yang harus menjadi pedoman bagi para pejabat dalam menjalankan tugas.

Pertama, memperkuat budaya ramah dan santun agar tidak sekadar menjadi program, tetapi juga melekat sebagai karakter setiap insan pendidikan. Budaya tersebut perlu diwujudkan melalui sikap responsif, akuntabel, adaptif, serta semangat melayani dan membangun hubungan kerja yang harmonis.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, tanggung jawab, dan keteladanan, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Para pejabat diminta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta terus meningkatkan kapasitas diri.

“Hubungan antarsesama perlu dibangun dengan semangat asah, asih, dan asuh,” pesannya.

Kedua, para pejabat harus menjadi pemimpin yang agile, bukan fragile. Artinya, pemimpin dituntut mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki visi yang jelas, serta tangkas dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.

Abdul Mu’ti menilai kemampuan mencari terobosan, menyelesaikan persoalan di tengah keterbatasan, dan menjaga ketahanan mental merupakan modal penting dalam menjawab dinamika dunia pendidikan.

Ketiga, memperkuat kolaborasi untuk menjaga sekaligus meningkatkan capaian kementerian. Menurutnya, kinerja yang baik tidak dapat dipertahankan tanpa kerja sama, kemitraan yang kuat, dan kesediaan untuk saling mendukung.

“Kinerja yang baik hanya dapat dipertahankan melalui kerja bersama, kemitraan yang kuat, dan kesediaan untuk saling mendukung,” ujarnya.

Birokrasi Pendidikan Harus Memudahkan Masyarakat

Abdul Mu’ti kembali mengingatkan bahwa birokrasi pemerintah harus berorientasi pada pelayanan, bukan justru mempersulit masyarakat. Ia mendorong seluruh pejabat Kemendikdasmen membangun tata kelola yang efektif, terbuka, dan dekat dengan kebutuhan publik.

“Mari kita bangun birokrasi yang tidak birokratis. Mari menjadi aparatur negara yang melayani masyarakat dan memudahkan semua urusan,” imbuhnya.

Ia menegaskan, pejabat memang menjadi bagian dari kelompok pemimpin, tetapi tidak boleh bersikap elitis atau menjadikan jabatan sebagai penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada akhir sambutannya, Abdul Mu’ti turut menyampaikan terima kasih kepada keluarga para pejabat atas dukungan yang diberikan selama mereka menjalankan tugas. Dukungan keluarga dinilai penting, terutama ketika pejabat harus bekerja di berbagai daerah dengan tantangan akses dan keterbatasan fasilitas.

Melalui pelantikan tersebut, Kemendikdasmen berharap seluruh pejabat dapat memperkuat integritas, meningkatkan kolaborasi, dan menghadirkan birokrasi pendidikan yang semakin ramah serta responsif. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan Indonesia.(ZID)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *