FACEINDONESIA.CO.ID- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meraih penghargaan kategori TOP Digital Education Innovation Figure 2026 dalam ajang 6th TOP GPR Award 2026 di Jakarta, Selasa (13/10). Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi digital pendidikan serta penguatan komunikasi publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Abdul Mu’ti menyampaikan terima kasih kepada GPR Institute atas penghargaan yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh jajaran kementerian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan, Kemendikdasmen menerapkan budaya kerja RAMAH, yakni Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai saluran pelayanan, termasuk Unit Layanan Terpadu (ULT) yang melayani pertanyaan, informasi, dan pengaduan masyarakat selama 24 jam setiap hari.
Kemendikdasmen juga menerapkan prinsip SIMI, yaitu Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, dan Intervensi, untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai kebijakan pendidikan.
Selain itu, Kemendikdasmen mengembangkan Rumah Pendidikan sebagai platform digital yang mengintegrasikan berbagai layanan dan sumber belajar. Inovasi tersebut meraih predikat Winner atau juara pertama kategori e-Government dalam ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026 yang diselenggarakan International Telecommunication Union (ITU), badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Abdul Mu’ti mengatakan, penghargaan tersebut semakin memperkuat komitmen kementerian dalam menghadirkan inovasi digital guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan apresiasi terhadap Rumah Pendidikan sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan Indonesia.
Sementara itu, Founder GPR Institute, Widodo Muktiyo, menegaskan pentingnya komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru, termasuk misinformasi, disinformasi, dan penyebaran konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Widodo menilai, humas pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi. Praktisi komunikasi juga harus mampu mendeteksi potensi krisis, memverifikasi informasi, menangani disinformasi, serta menjelaskan kebijakan secara jelas dan konsisten.
Ia menambahkan, pemanfaatan AI perlu diimbangi kreativitas, penilaian, dan tanggung jawab manusia. Pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat serta menggunakan data untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi.
Melalui TOP GPR Award 2026, penguatan kompetensi humas pemerintah diharapkan terus meningkat sehingga komunikasi kebijakan semakin akurat, responsif, dan terpercaya di tengah derasnya arus informasi digital.
Penghargaan ini sekaligus memperkuat upaya Kemendikdasmen dalam membangun komunikasi publik yang transparan dan inovatif demi mendukung transformasi pendidikan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.(ZID)
